Sumbawa Besar (suarantb.com) – Sebagai bagian dari kekayaan alam di NTB, kawasan konservasi dan hutan lindung di Kabupaten Sumbawa menjadi penyangga utama pelestarian keanekaragaman hayati. Serta, menjadi penyokong keseimbangan ekologi daerah.
Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029, yang menyoroti pentingnya penguatan perlindungan wilayah konservasi strategis.
Salah satu kawasan paling vital adalah Taman Wisata Alam (TWA) Moyo yang berada di Pulau Moyo. Wilayah ini memiliki ekosistem hutan tropis yang kaya dan menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna endemik.
Dalam dokumen RPJMD menyebutkan, kawasan tersebut mempunyai fungsi ekologis yang sangat penting.
“Taman Wisata Alam Moyo tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik. Tetapi juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air, yang mendukung keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat setempat,” tulis RPJMD 2025–2029.
Selain TWA, terdapat pula Suaka Margasatwa Pulau Moyo, salah satu kawasan konservasi utama di Kabupaten Sumbawa. Kawasan ini memiliki peran strategis dalam perlindungan berbagai spesies langka.
“Suaka Margasatwa Pulau Moyo berperan dalam perlindungan spesies langka. Termasuk burung-burung endemik dan mamalia khas Nusa Tenggara,” demikian tercantum dalam dokumen perencanaan daerah tersebut.
Tidak hanya nilai keanekaragaman hayati, kawasan hutan lindung di Kabupaten Sumbawa juga berperan penting dalam menjaga siklus hidrologi dan keseimbangan iklim regional.
“Hutan lindung di Kabupaten Sumbawa memiliki peran penting dalam menjaga siklus hidrologi. Melalui upaya konservasi, tidak hanya melindungi biodiversitasnya, tetapi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer,” tegas dokumen RPJMD.
Percepatan Pembangunan
Upaya ini selaras dengan komitmen Pemprov NTB untuk menjaga alam di tengah laju pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (r)
