Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di triwulan pertama baru mencapai 9,21 persen atau sekitar Rp23.168.003.672,21 dari target sebesar Rp251.480.319.895,00.
“Ada 12 OPD yang menjadi pengampu PAD ini dan akan terus kita dorong untuk meningkatkan kinerja dalam mengejar target yang realisasinya saat ini masih sangat kecil,” kata Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori saat memimpin rapat evaluasi pekan kemarin.
Salah satu sektor yang menjadi penyumbang PAD dan perlu ditingkatkan, yakni di bidang peternakan. Karena selama ini kata dia, pendapatan yang baru bisa tergarap hanya dari Rumah Potong Hewan (RPH). Padahal masih ada beberapa sektor lainnya yang perlu menjadi atensi untuk bisa meningkatkan PAD.
“Masih ada banyak sektor yang bisa kita garap untuk meningkatkan PAD dan kita harus memulai mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sektor penyumbang PAD terbesar selama ini berasal dari PBB-P2, pajak restoran, parkir, serta berbagai jenis retribusi lainnya. Hal ini menjadi atensi untuk beberapa sektor lainnya seperti di sektor peternakan, perikanan, dan pekerjaan umum harus bisa lebih optimal mengejar target PAD.
“Salah satu contoh di sektor pertanian kita punya komoditas jagung yang cukup melimpah, jika bisa kita garap secara maksimal, kami yakin PAD juga akan meningkat,” jelasnya.
Tentu yang menjadi catatan lanjut Ansori, upaya peningkatan PAD tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Sebab pemerintah tidak berfokus pada kenaikan tarif pajak atau retribusi, melainkan penataan ulang data wajib pajak, agar lebih akurat untuk menggali sektor tersebut.
“Kami tekankan tidak boleh ada kenaikan tarif, yang penting memastikan yang wajib benar-benar wajib. Jadi pembenahan data harus dilakukan secara menyeluruh,” jelasnya.
Pihaknya bersana TAPD dan OPD pengampu, tetap secara rutin meninjau potensi pendapatan secara komprehensif, termasuk melakukan pendataan ulang. Pihaknya juga akan turun ke lapangan untuk memperbarui data wajib pajak sebagai dasar perencanaan pendapatan yang lebih akurat.
“Dengan data yang benar, potensi bisa tergali secara optimal. Itulah kunci agar PA Sumbawa terus tumbuh dan meningkat tanpa membebani rakyat,” demikian kata dia. (ils)
