Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal segera melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon II. Rotasi ini untuk mengisi beberapa jabatan kosong yang kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) sekaligus persiapan penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang akan diterapkan pada Januari 2026 mendatang.
Dalam prosesnya, untuk memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kapasitas, Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB melakukan job fit untuk seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Job fit udah mulai, biasa kan job fit. Artinya dalam waktu dekat akan ada rotasi-rotasi. Itu saja konsekuensi kan untuk SOTK baru,” ujarnya, Senin, 29 Desember 2025.
Pada saat SOTK baru mulai diterapkan, Pemprov memastikan sudah ada nama Kepala OPD yang akan membawahi birokrasi, baik yang digabung maupun berdiri sendiri. Pun dalam proses mutasi, Iqbal tidak secara gamblang mengatakan apakah ada potensi demosi terhadap puluhan eselon II yang kini mengikuti job fit selama dua hari.
“Jangan ada lagi Plt-Plt, mulai Januari kelembagaannya sudah selesai. Tinggal lari saja. 10 bulan kita sudah cukup mengamati. Kita sudah tahu karakter semua pejabat ini,” katanya.
Ia berharap, pengisian Kepala OPD saat SOTK baru mulai diterapkan bersamaan dengan tuntasnya seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Sehingga, Pemprov bisa berlari dalam mencapai visi-misi yang telah tertuang dalam RPJMD. “Sebelum bulan puasa kita sudah tidak ada Plt-Plt an,” ucapnya.
Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu menekankan, seluruh Kepala OPD harus fokus dalam melaksanakan job fit. Dari sini, pihaknya juga sekaligus mengevaluasi kinerja mereka selama hampir satu tahun di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda.
“Tugas-tugasnya kan sudah jelas dari awal. Kita melihat apakah teman-teman ini sudah mendeliver tugas-tugasnya atau tidak. Itu jadi bahan pertimbangan kita,” terangnya.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB sedang melangsungkan job fit selama dua hari. Terhitung mulai hari Senin, 29-30 Desember 2025. Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno mengatakan pelaksanaan Job fit pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Seluruh eselon II di lingkup Pemprov NTB wajib mengikuti evaluasi dan uji kompetensi pola job fit. Namun, pengecualian diberikan kepada kepala OPD yang akan memasuki masa pensiun serta enam kepala OPD yang beberapa waktu lalu dilantik melalui mekanisme seleksi terbuka. “Yang lain semuanya ikut, termasuk Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal,” katanya.
Pelaksanaan job fit bertujuan untuk menguji kesesuaian antara jabatan yang diemban, dengan kompetensi serta kinerja pejabat yang bersangkutan. Dalam proses ini, para kepala OPD diminta memaparkan capaian kinerja yang telah dilakukan, mengacu pada perjanjian kinerja yang sebelumnya disepakati.
“Mereka akan menyampaikan target dan capaian, sekaligus bagaimana kontribusinya terhadap misi pimpinan daerah. Termasuk capaian tahun 2025 dan proyeksi untuk 2026,” bebernya.
Hasil job fit akan menjadi salah satu dasar bagi kepala daerah, untuk rotasi jabatan, sebagai dampak dari perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Ada penggabungan OPD serta pembentukan OPD baru. Dari hasil job fit tersebut juga, akan diketahui berapa jumlah jabatan yang kosong. “Nah untuk jabatan yang kosong tersebut, nanti akan dibuka seleksi terbuka,” pungkasnya. (era)
