Mataram (suarantb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, melepas tiga pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB yang purna tugas per 31 Desember 2025. Pejabat yang purna tugas, yakni Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, H. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H., Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) dan Drs. H. Sahnan, M. Pd, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi kinerja dan pengabdian ketiganya selama bekerja sebagai Aparat Sipil Negara di Pemprov NTB.
“Tradisi seperti ini sangat baik. Setiap orang purna tugas banyak meninggalkan budi, kebaikan dan keringat. Kenangan baik di Pemprov NTB sepantasnya kita menyambut beliau sebagaimana saat pelantikan, hari ini purna tugas, pengabdian dan kinerja yang baik, kedepan kita sambut sebagai sahabat, sebagai teman,” ujarnya.
Diakuinya, menjadi ASN tidak mudah dan untuk sampai pada titik pensiun dengan selamat tidak semua orang bisa melakukannya. “Hari purna tugas mudah-mudahan dipenuhi dengan berkah, saya sebagai ASN bisa merasakan betapa momen ini luar biasa, bertahun-tahun mengabdi, akhirnya sampai pada titik ini,” ungkap mantan ASN pada Kementerian Luar Negeri ini.
Gubernur menyampaikan pula ucapan terima kasih atas pengabdian selama puluhan tahun ini. Tentunya rekam jejak tidak akan hilang, sehingga harapannya setelah purna tugas tetap berkontribusi ke pemerintah provinsi.
Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. Menurutnya, setiap jabatan ada awal dan akhirnya serta selalu bersyukur atas capaian di penghujung tahun 2025 ini.
“Sepuluh bulan ini kami menjabat, bapak ibu sudah menunjukkan loyalitas dan kinerja yang sangat luar biasa,” apresiasinya.
Dirinya mengatakan bahwa jabatan adalah amanah, rezeki tidak akan tertukar dan yang purna tugas hari ini tentunya telah melaksanakan amanah dengan baik.
Terkait purna sebagai ASN, H. Ruslan Abdul Gani menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya tempatnya mengabdi.
Bagi mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB ini, administrasi bukan sekadar urusan meja dan berkas. Ia adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia mengaku selalu berusaha agar seluruh urusan administrasi bisa diselesaikan tepat waktu, bahkan sebelum dirinya resmi purna tugas. “Saya berusaha agar administrasi bisa diselesaikan tanggal 15 Desember 2025. Ini penting,” katanya.
Pesan itu bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun berkarier, Ruslan menyaksikan sendiri bagaimana banyak pejabat tersandung masalah bukan karena niat buruk, melainkan kelalaian administrasi. “Banyak pejabat terkena masalah hanya karena administrasi,” ia mengingatkan, sembari berharap Bakesbangpoldagri tetap menjadi contoh bagi OPD lain di NTB.
Menurutnya, staf di Bakesbangpoldagri adalah orang-orang luar biasa—mampu memahami pekerjaan, menyelesaikan tugas secara benar, dan bekerja dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab.
Tak heran jika ia merasa sangat menikmati setiap fase tugas di instansi ini.“Saya sangat enjoy di Bakesbangpoldagri. Beberapa kali diminta pindah ke luar, tapi saya tidak tertarik,” ungkapnya.
Setelah tak lagi berada di pemerintahan, mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB ini berencana kembali ke “habitat”-nya. Sebelum menjadi birokrat, ia adalah seorang pengacara. Dunia hukum itulah yang kembali ia pilih.“Saya akan kembali sebagai advokat,” katanya.
Keputusan itu diambil setelah berdiskusi panjang dengan istri. Awalnya, Ruslan sempat merencanakan menjadi Widyaiswara, berbagi pengalaman kepada generasi aparatur berikutnya. Namun, panggilan profesi membuatnya kembali ke jalur advokasi. (ham)
