Bima (suarantb.com) – Banjir kembali melanda Kabupaten Bima meski hujan yang turun tidak berada pada kategori ekstrem. Kondisi ini menguatkan indikasi memburuknya tata guna lahan yang memicu banjir berulang di sejumlah kecamatan.
Berdasarkan laporan awal Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Bima, banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang pada Kamis (8/1/2026) siang memicu meluapnya sungai di beberapa kecamatan. Sedikitnya tiga kecamatan dilaporkan terdampak, yakni Monta, Bolo, dan Soromandi.
Hujan mulai mengguyur wilayah Kabupaten Bima sejak pukul 13.45 Wita dan berlangsung hingga sekitar pukul 16.45 Wita. Debit air dari kawasan pegunungan meningkat tajam dan tidak mampu ditampung oleh alur sungai serta sistem drainase. Akibatnya, air meluap ke permukiman warga, lahan pertanian, hingga badan jalan.
Di Kecamatan Monta, banjir merendam Desa Simpasai sekitar pukul 14.30 Wita. Luapan Sungai Nggembe menggenangi rumah warga, lahan pertanian, serta jalan lintas Tente–Parado sepanjang kurang lebih 205 meter. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 70 sentimeter. Meski air telah surut, petugas masih melakukan pendataan terhadap kerusakan lahan dan infrastruktur.
Kondisi lebih parah terjadi di Kecamatan Bolo, tepatnya di Desa Nggembe. Air mulai meluap sekitar pukul 15.00 Wita dan hingga malam hari belum sepenuhnya surut karena dipengaruhi pasang laut. Sebanyak 204 kepala keluarga atau 612 jiwa terdampak di dua dusun, yakni Dusun Jala dan Dusun Wa’itawoa. Sebanyak 177 unit rumah terendam dengan ketinggian air antara 10 hingga 40 sentimeter. Meski demikian, warga dilaporkan belum mengungsi.
Sementara itu, di Kecamatan Soromandi, banjir menggenangi Desa Bajo sekitar pukul 15.10 Wita. Drainase yang tidak mampu menahan debit air menyebabkan genangan di jalan provinsi lintas Sila–Donggo sepanjang 65 meter. Empat kepala keluarga yang memiliki lapak jualan turut terdampak.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, menilai kondisi ini sebagai sinyal serius memburuknya tata guna lahan dari wilayah hulu hingga hilir. Ia menegaskan, peningkatan kejadian banjir tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi.
“Sekarang ini, hujan dengan intensitas sedang saja sudah bisa menimbulkan banjir besar. Ini menandakan tingkat kerusakan tata guna lahan kita sudah semakin parah,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan analisis cuaca dari BMKG, sejumlah kejadian banjir besar di Kabupaten Bima terjadi saat curah hujan tidak berada pada kategori ekstrem. Namun, air hujan langsung berubah menjadi aliran permukaan dalam jumlah besar karena daya resap tanah terus menurun.
Nurul Huda menyoroti alih fungsi lahan sebagai faktor dominan. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan dan penyangga air kini banyak berubah menjadi lahan pertanian semusim, seperti jagung.
“Penggunaan lahan semusim sangat berpengaruh. Saat hujan turun, air tidak lagi terserap ke tanah, tetapi langsung mengalir ke permukaan. Akibatnya, debit air meningkat drastis dalam waktu singkat,” katanya.
Dampaknya terasa hingga ke wilayah yang sebelumnya jarang bahkan tidak pernah terdampak banjir. Menurut Nurul Huda, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan di kawasan atas menjadi penyebab utama meluasnya wilayah rawan banjir.
“Pengaruhnya sangat besar. Wilayah yang dulu aman sekarang ikut terdampak karena kondisi hutan dan tata guna lahan sudah berubah,” tegasnya.
Selain faktor lahan, BPBD Kabupaten Bima juga mencatat persoalan infrastruktur sebagai penyumbang masalah. Saluran drainase dan sungai yang ada saat ini tidak lagi mampu menampung besarnya debit air.
“Aliran permukaan yang besar membuat saluran drainase kewalahan. Banyak saluran juga sudah dipenuhi sedimen sehingga air tidak mengalir lancar,” jelas Nurul Huda.
BPBD Kabupaten Bima mengaku terus berupaya melakukan langkah koordinatif. Dalam berbagai rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD), BPBD secara konsisten menyampaikan pentingnya menjaga hutan dan memperbaiki tata guna lahan. Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di sejumlah wilayah.
“Kami sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan BKPH Maria Donggo Masa dan Madapangga. Kondisi hutan menjadi perhatian serius karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Nurul Huda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan lebih bijak dalam mengelola lahan.
“Ada wilayah yang harus kita jaga sebagai daerah resapan dan ada wilayah untuk penanaman. Kalau ini terus diabaikan, banjir akan terus berulang,” pungkasnya. (hir)
