Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat memastikan penanganan dampak bencana hidrometeorologi berjalan terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Usai meninjau lokasi banjir di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat dan Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Rabu, 14 Januari 2026, Gubernur langsung memimpin rapat terbatas (ratas) di ruang kerja Gubernur yang berlangsung hingga malam.
Ratas ini sebagai upaya mempercepat pemulihan, terutama pada kerusakan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan rapat tersebut dihadiri Plh. Sekda NTB H. Lalu Moh . Faozal, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman NTB Budi Herman, Kepala Pelaksana BPBD Sadimin, Kepala Dinas ESDM Samsudin, Kepala BKAD Nursalim. “Gubernur menegaskan penanganan harus dilakukan cepat, tepat, dan kolaboratif. OPD diminta memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota terdampak agar langkah di lapangan berjalan seirama,” ujarnya, Kamis 15 Januari 2026.
Dalam rapat itu, ujarnya, Gubernur memerintahkan BPBD melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat.
Kabupaten/kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi, sementara daerah yang belum memiliki SK siaga dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak tertunda.
Ahsanul Khalik yang akrab dipanggil Aka menjelaskan, penetapan status ini penting untuk memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), terutama dalam menangani kerusakan jalan, jembatan, saluran, dan penguatan tebing sungai.
Rapat juga memastikan kesiapan BTT untuk mendukung penanganan dampak bencana, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. “BTT harus siap digunakan untuk mempercepat pemulihan, dengan pola sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Ditegaskannya, Gubernur juga memberi perhatian khusus terhadap potensi dan kejadian bencana di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.
Kepala Pelaksana BPBD diminta mencermati setiap perkembangan dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat.
Untuk mendukung sistem pelaporan cepat, Gubernur mengarahkan agar seluruh elemen relawan diaktifkan secara optimal, termasuk Tagana, TRC BPBD, serta komunitas kebencanaan yang tumbuh di tengah masyarakat, sehingga informasi lapangan dapat diterima lebih cepat sebagai bagian dari kesiapsiagaan daerah.
Fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Sebagai tindak lanjut, tadi malam Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB telah mengirim alat berat untuk pembersihan sedimentasi, dan alat tersebut sudah tiba di Dusun Pengantap, Sekotong, serta siap dioperasikan.
Terkait kondisi di Desa Kabul, Gubernur juga meminta Dinas ESDM menyusun kajian perizinan dan pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal, agar normalisasi sungai berjalan cepat sekaligus membuka peluang usaha masyarakat secara tertib dan sesuai aturan. (ham/r)
