Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat yang segera melakukan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bulan Agustus seperti disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ditanggapi tenaga honorer dan pengamanan dalam (Pamdal).
Sebagaimana halnya tenaga honorer lainnya yang selama ini mendapatkan prioritas seperti guru dan tenaga kesehatan, mereka ingin juga mendapatkan perhatian khusus dalam penerimaan CPNS dan PPPK tahun ini.
Awan, salah satu tenaga honorer yang sudah mengabdi selama hampir 19 tahun di lingkup Pemprov NTB, sangat mengharapkan mereka diakomodir oleh pemerintah daerah. Awan berencana akan bertemu dengan Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Awan akan menyampaikan aspirasinya, agar pada penerimaan CPNS dan PPPK tahun ini mereka mendapatkan prioritas.
‘’Kami berencana untuk bertemu dengan Pak Sekda. Kami akan menyampaikan aspirasi mengenai nasib kami yang sudah hampir 20 tahun mengabdi belum diangkat sebagai PPPK,’’ ujarnya menjawab Suara NTB, kemarin.
Sebelumnya, ungkapnya, tenaga honorer yang tergabung dalam Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah bertemu dengan Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim, S.H, M.Si., beberapa waktu lalu. Menurutnya, waktu bertemu dengan Penjabat Sekda, dijanjikan siap untuk diakomodir berdasarkan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh tenaga honorer bersangkutan. Dan dipersilakan untuk ikut seleksi dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam proses penerimaan PPPK.
Karena itu, tambahnya, pihaknya ingin berdialog lagi dengan Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., agar mereka bisa diprioritaskan pada penerimaan PPPK tahun ini. Awan berharap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tidak hanya sebagai penonton seperti tahun -tahun sebelumnya.
Diakuinya, tenaga honorer yang sudah lama mengabdi merasa iri pada tenaga honorer yang baru mengabdi 2-3 tahun sudah diakomodir sebagai PPPK. Ia tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan pemerintah saat itu, apa yang menjadi alasan mereka tidak diangkat sebagai PPPK.
Harapan senada disampaikan Epul, salah satu tenaga Pamdal lingkup Pemprov NTB. Epuludah menjadi tenaga Pamdal sejak tahun 2016 dan mengabdi selama 8 tahun. Namun, hingga saat ini, ia bersama anggota Pamdal lainnya tidak ada yang diangkat sebagai PPPK atau CPNS.
Epul berharap kebijakan pemerintah akan berpihak pada mereka, sehingga ada pertimbangan untuk diangkat sebagai PPPK.
Disinggung peluang ikut sebagai CPNS, karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengizinkan tenaga honorer yang sudah setahun mengabdi bisa ikut seleksi, Ipul mengaku, ia hanya lulusan SMA. Untuk itu, Epul berharap agar bisa diakomodir dan diberikan kesempatan ikut seleksi sebagaimana tenaga honorer lainnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., menegaskan siap mengakomodir tenaga honorer di lingkup Pemprov NTB pada seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024. Menurutnya, jika tenaga honorer tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dipersilakan untuk ikut mendaftar sesuai dengan formasi dan ijazah yang dimiliki.
Meski demikian, ujarnya, dalam proses seleksi penerimaan CPNS dan PPPK ini menggunakan komputer, sehingga CPNS dan PPPK yang lulus tergantung dari kemampuan mereka dalam menjawab soal yang disediakan. Pihaknya juga mengingatkan siapapun pelamar umum dan juga tenaga honorer untuk tidak terbujuk rayu pihak yang bisa meluluskan sebagai CPNS atau PPPK. Apalagi meminta uang imbalan dengan jumlah tertentu. ‘’Tidak ada itu. Jangan percaya iming-iming atau bujuk rayu pihak-pihak tertentu,’’ ujarnya mengingatkan. (ham)
