Mataram (Suara NTB) – Program pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil mulai dijalankan di Provinsi NTB. Selain ditujukan untuk memperluas penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberadaan dapur-dapur SPPG ini juga dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi desa melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan masyarakat lokal.
Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB, H. Willgo Zainar, SE.,MBA., mengatakan, pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPPG di wilayah terpencil yang sebelumnya dikenal sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Dalam nomenklaturnya memang disebut pembangunan SPPG daerah terpencil. Ini menjadi atensi khusus Bapak Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional agar pemerataan penerima manfaat bisa tercapai, terutama di wilayah-wilayah yang tantangan stuntingnya masih tinggi,” ujarnya di Mataram, Rabu, 13 Mei 2026, setelah mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana meresmikan SPPG di daerah Lombok Utara.
Ia menyebut, satu unit SPPG di Kabupaten Lombok Utara baru saja diluncurkan. Sementara itu, terdapat enam titik lain di daerah tersebut yang telah siap secara fisik dan hanya menunggu proses penilaian serta appraisal dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain di Lombok Utara, pembangunan juga diarahkan ke wilayah Pulau Sumbawa, termasuk kawasan kepulauan yang dinilai masih sulit dijangkau layanan serupa.
“Di NTB sementara ada sekitar 13 sampai 14 titik. Sebagian besar berada di KLU dan Sumbawa, orientasinya memang daerah terpencil dan kepulauan yang selama ini belum terjangkau,” jelasnya.
Setiap unit SPPG daerah terpencil diproyeksikan melayani maksimal 1.000 penerima manfaat, mulai dari siswa SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui hingga kelompok lansia.
Willgo menjelaskan, pembangunan SPPG juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru di daerah. Setiap dapur diperkirakan dapat menyerap sekitar 20 hingga 25 tenaga kerja lokal, terutama anak-anak muda yang baru lulus sekolah maupun perguruan tinggi. Menurut dia, pemerintah juga mendorong agar kebutuhan bahan baku dapur dipenuhi dari hasil produksi masyarakat sekitar.
“Mulai dari sayur, padi, ikan, ayam, telur sampai buah-buahan seperti pisang diharapkan berasal dari desa sekitar. Jadi program ini tidak hanya bicara soal makanan bergizi, tetapi juga bagaimana ekonomi desa ikut bergerak,” jelasnya.
Secara nasional, pembangunan SPPG yang melibatkan Krakatau Steel ditargetkan mencapai sekitar 500 titik dan dilakukan bertahap di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur, termasuk NTB.
Dari sisi organisasi petani, HKTI melihat program MBG menghadirkan pasar baru bagi sektor pertanian yang selama ini kerap menghadapi persoalan pemasaran hasil panen.
“Selama ini kita terlalu fokus di hulu, bagaimana meningkatkan produksi. Tapi jarang bicara siapa pembeli hasil pertanian. Nah sekarang MBG ini bisa menjadi off-taker baru bagi petani,” kata Willgo.
Ia menegaskan anggota HKTI dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG, baik sebagai petani, peternak, nelayan maupun pelaku usaha distribusi.
Untuk mendukung kebutuhan modal kerja para pemasok, HKTI juga telah berkomunikasi dengan Gubernur NTB, Lalu. Iqbal serta Bank NTB Syariah agar petani dan pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Bank biasanya melihat siapa off-takernya. Kalau sudah jelas ada pembeli tetap dari SPPG, maka petani dan peternak akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Willgo mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan bahan pangan akibat operasional SPPG agar tidak memicu kenaikan harga di pasar.
Menurutnya, solusi yang bisa dilakukan adalah menyiapkan lahan produksi di sekitar SPPG untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan baku secara mandiri.
“Kalau supply dan demand tidak diatur bisa memicu inflasi. Karena itu SPPG juga perlu punya lahan produksi sendiri atau membangun kemitraan dengan petani sekitar agar kebutuhan masyarakat tetap aman,” katanya.
Ia optimistis program MBG melalui pembangunan SPPG di daerah terpencil akan menciptakan siklus ekonomi baru di desa-desa NTB.
“Program ini bukan hanya soal penerima manfaat makanan bergizi. Ini bisa melibatkan petani, peternak, nelayan hingga pengusaha baru. Ekonomi yang selama ini berputar di kota, ke depan harus mulai bergerak dari desa,” pungkasnya.(bul)
