Bima (Suara NTB) – Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima, masih berada pada tahap penilaian pemerintah pusat. Kementerian Sosial belum memberikan persetujuan final terkait lokasi maupun pelaksanaan sekolah rakyat rintisan yang diusulkan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Zunaidin, MM., mengatakan perkembangan status pembangunan sekolah rakyat tersebut, disampaikan setelah pemerintah pusat melakukan survei kelayakan di sejumlah titik lokasi. Sekolah rakyat rintisan dirancang sebagai tahap awal sebelum pembangunan sekolah rakyat skala besar direalisasikan.
“Harus ada sekolah rakyat rintisan dulu sebagai embrio, supaya tidak tiba-tiba anak-anak langsung dipindahkan ke sekolah besar yang belum siap. Jadi sudah ada beberapa kelas lebih dulu,” ujarnya pada Rabu (25/2).
Menurut Zunaidin, salah satu lokasi yang telah disurvei adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bima di Kecamatan Bolo. Namun, hasil penilaian tersebut masih menunggu keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Penilaian kelayakan sudah dilakukan, tetapi belum ada finalisasi apakah lokasi itu disetujui atau tidak,” katanya.
Secara fisik, fasilitas di lokasi tersebut dinilai cukup memadai untuk tahap rintisan. Sejumlah ruang kelas telah siap digunakan dan diperkirakan mampu menampung sekitar 100-200 siswa pada tahap awal. Ia mengakui, kendala utama saat ini terletak pada kelengkapan fasilitas asrama. “Kalau rintisan, fisiknya sudah cukup bagus. Tinggal melengkapi isinya, terutama asrama yang membutuhkan tempat tidur dan perlengkapan lainnya,” jelasnya.
Konsep sekolah rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama. Siswa tinggal di lingkungan sekolah untuk mendukung pembinaan akademik dan karakter secara lebih intensif. “Anak-anak ini diasramakan, dididik secara khusus, sehingga tidak berkeliaran dan pembinaannya lebih terarah,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat, termasuk dukungan anggaran. Pemerintah daerah belum dapat menjalankan program secara mandiri tanpa sinkronisasi kebijakan dan kemampuan fiskal. “Posisi kami menunggu kemampuan finansial daerah serta kebijakan pemerintah pusat. Semua harus sinkron,” katanya.
Sebelumnya, terdapat opsi pemanfaatan lahan milik Pemprov NTB, setelah dilakukan peninjauan, lokasi tersebut dinilai belum memenuhi kelayakan pembangunan. Zunaidin berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian, agar tahapan persiapan dapat dilanjutkan.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan gratis masih sangat tinggi di Bima. “Pada dasarnya rakyat membutuhkan sekolah gratis. Itu yang paling diharapkan masyarakat,” tegasnya. (hir)
