Dompu (Suara NTB) – Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kabupaten Dompu tahun 2025 mencapai 73,58 poin atau meningkat 0,99 poin (1,36 persen) dibandingkan tahun sebelumnya 72,59 poin. Peningkatan IPM ini ditopang oleh sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak juga mengalami kenaikan.
“IPM Kabupaten Dompu dengan posisi nomor lima di NTB, cukup baik. Di lihat dari angka mencapai 73,58 poin mengalami peningkatan 0,99 poin dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ahwan Hadi, SST., M.Akt di kantornya, Kamis (26/2) kemarin.
Peningkatan IPM ini, juga ditopang oleh seluruh komponen penyusun IPM. Yaitu, pendidikan dengan harapan lama sekolah dan rata–rata lama sekolah, kesehatan dengan usia harapan hidup, dan standar hidup layak dengan pendapatan per kapita yang disesuaikan juga mengalami peningkatan.
Untuk usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Dompu lanjutnya, dari 71,76 tahun pada 2024 naik menjadi 72,09 tahun pada 2025. Peningkatan usia harapan hidup ini, menunjukan derajat kesehatan masyarakat yang ditopang fasilitas kesehatan yang semakin baik dan terjangkau. “Artinya tingkat kesehatan masyarakat kita semakin tinggi kalau kita melihat dari insuransnya,” ungkapnya.
Harapan lama sekolah juga meningkat dari 13 tahun menjadi 14 tahun dan rata – rata lama sekolah juga naik dari 7 tahun menjadi 8 tahun. Hal ini ditopang oleh infrastruktur sekolah yang semakin baik, jumlah sekolah semakin banyak, beban guru mengajar juga semakin rendah dan berdampak pada anak–anak semakin fokus belajar. Karena rasio murid terhadap guru jenjang SD 1 guru berbanding 7 siswa. Untuk jenjang SMP 1 guru berbanding 5 siswa dan SMA 1 guru berbanding 8 siswa. “Rasio guru–murid ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Begitu juga dengan rasio murid terhadap sekolah. Untuk jenjang SD sederajat, rata – rata menampung 122 siswa, SMP menanggung 129 siswa. Hal ini menunjukkan persebaran sekolah semakin baik.
Sementara untuk standar hidup layak masyarakat Dompu, juga mengalami perbaikan dengan pendapatan perkapita yang meningkat. Namun, Ahwan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap perluasan infrastruktur ekonomi di kecamatan. Ada 3 kecamatan di Dompu yang belum memiliki lembaga keuangan perbankkan yaitu, Kecamatan Kilo, Hu’u, dan Pajo.
“Ini perlu didorong supaya transaksi Masyarakat bisa lebih baik terhadap transaksi keuangan. Artinya, inklusifitas lembaga – lembaga keuangan ini bisa lebih baik di kecamatan, terutama di Kecamatan Kilo dan Hu’u yang jaraknya cukup jauh ke ibu kota kabupaten, sehingga transaksi butuh biaya lebih bagi masyarakat dalam bertransaksi keuangan,” ungkapnya. (ula)
