Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, mengaku masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu.
“Memang ada informasi terkait pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, tetapi kami masih menunggu kepastian melalui surat secara resmi,” kata Kepala BKPSDM Budi Santoso,kemarin.
Ia melanjutkan, pemerintah juga belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut terkait mekanisme pengangkatan terhadap 2.942 PPPK Paruh Waktu. Apakah akan melalui mekanisme tes untuk menjadi PPPK Penuh Waktu atau seperti apa polanya masih menunggu informasi lebih lengkapnya.
“Informasinya baru sebatas running teks saja di media, kalau untuk surat resminya kami belum terima. Jadi kita di daerah sifatnya menunggu saja dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk mengangkat PPPK diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengakomodasi tenaga honorer. Apalagi saat ini pemerintah sudah memberlakukan kebijakan tidak memperpanjang kontrak bagi para pegawai honor, kontrak daerah dan sukarela.
“Keberadaan PPPK sudah sangat membantu pelaksanaan program yang ada di daerah. Kami juga saat ini tengah menyusun analisis jabatan (Anjab) untuk kebutuhan pegawai,” tukasnya. (ils)
