Mataram (suarantb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal menitipkan warga NTB yang saat ini berada di Timur Tengah untuk mengamankan diri, termasuk dengan menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada di negara-negara Teluk. Hal ini dilakukan karena semakin meningkatnya eskalasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat-Israel.
Mantan Duta Besar Republik Indonesia di Turki ini menyebut, warga NTB hampir berada di seluruh negara Teluk. Keberadaan warga NTB di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dipastikan tetap dalam pemantauan perwakilan Indonesia di luar negeri.
Sejauh ini, ia mengaku telah berkomunikasi dengan KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait City.
“Berdasarkan komunikasi saya dengan para duta besar, hampir di semua negara Teluk itu ada warga NTB di situ. Itu berdasarkan data mereka, data mereka gitu. Dan sudah kita titipkan kepada para KBRI-KBRI untuk ditangani,” ujarnya usai Salat Jumat, Jumat, 6 Maret 2026.
Gubernur juga memastikan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri telah menjalankan rencana kontinjensi untuk melindungi WNI. Rencana tersebut merupakan prosedur standar yang disiapkan apabila terjadi eskalasi keamanan di negara tempat WNI berada.
Dalam rencana tersebut, telah ditentukan berbagai parameter tindakan bagi WNI. Misalnya, dalam kondisi tertentu para WNI diminta untuk menghentikan aktivitas kerja, berkumpul di titik yang telah ditentukan, hingga melakukan evakuasi apabila situasi dinilai membahayakan.
“Rencana kontinjensi untuk perlindungan WNI dalam konflik itu sudah berjalan di semua perwakilan. Jadi semuanya sudah dalam pantauan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui pemantauan tidak selalu sepenuhnya akurat. Hal ini disebabkan oleh mobilitas warga yang tinggi, sehingga data keberadaan mereka bisa berubah sewaktu-waktu. Dalam beberapa kasus, warga tercatat saat pertama kali masuk ke suatu negara, namun tidak selalu terdata ketika mereka berpindah tempat atau keluar dari negara tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan antara data dan situasi di lapangan.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat yang memiliki keluarga di Timur Tengah untuk segera melapor apabila merasa anggota keluarganya belum terdata oleh perwakilan Indonesia. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui hotline resmi yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah kepada publik.
Selain di negara Teluk, Gubernur juga menyinggung kasus WNI di Libya yang sebelumnya sempat menjadi perhatian. Penanganan kasus tersebut disebut telah dilakukan oleh perwakilan Indonesia dan masih dalam proses pemantauan.
“Tapi sudah ditangani oleh KB RI. Masih dalam pemantuan, tapi mereka sudah masuk dalam simpul,” pungkasnya. (era/ham)
