Selong (suarantb.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lombok Timur (Lotim), Hambali mengingatkan, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus benar-benar mendatangkan keuntungan. Pasalnya, dana yang dialokasikan untuk BUMDes bersumber dari uang rakyat yang perlu dipertanggungjawabkan dengan hasil nyata.
“Pokoknya, intinya BUMDes itu jangan sampai buntung, harus untung. Kita harapkan untung semua, karena ini uang rakyat, untuk rakyat dan bisa menghidupkan ekonomi di desa,” tegas Hambali menjawab Suara NTB Jumat (6/3/2026). Diketahui, dana masing-masing BUMDes ini dialokasikan cukup besar. Rata rata Rp250-300 juta lebih per desa.
Menurut Hambali, setelah dana ditransfer ke BUMDes, kewenangan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pengurus dan kepala desa. Ia menekankan bahwa esensi dari usaha adalah menghasilkan laba, sehingga pengurus harus mampu mengelola modal dengan baik agar tidak merugi .
“Sebenarnya begitu transfer dananya ke BUMDes itu sudah lepas. Harusnya mereka untung, jelas namanya usaha kan harusnya untung. Kalau gak untung, bukan usaha namanya. Ini penegasan kami supaya 20 persen dari Dana Desa (DD) tahun 2025 itu tidak hilang,” ujarnya, merujuk pada alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan yang sebagian dialokasikan ke BUMDes.
Hambali mengungkapkan bahwa besaran modal yang dikelola BUMDes bervariasi. Rata-rata mencapai Rp200 juta, bahkan ada yang lebih tergantung persentase Dana Desa yang dialihkan. Penggunaan dana tersebut harus melalui mekanisme musyawarah desa agar tepat sasaran.
“Pengelolaannya akan tergantung dari BUMDes sendiri lewat musyawarah desa untuk diperintahkan untuk apa saja. Hingga nanti dalam pertanggungjawaban setiap tahun itu betul-betul bisa kelihatan usaha itu berhasil atau tidak,” tambahnya .
Kepala PMD menyoroti pentingnya perencanaan bisnis yang matang, termasuk estimasi keuntungan per bulan, per triwulan, hingga per tahun. Tanpa rencana yang jelas, pengelolaan BUMDes dianggap tidak serius.
“Kalau kita tidak punya rencana, itu sama dengan bohong. Berarti kita berusaha harus punya per bulan estimasinya keuntungan sekian, pertumbuhan sekian, per tahun sekian. Sehingga bisa dihitung keuntungan per akhir tahun itu berapa,” jelas Hambali.
Ia mencontohkan, jika rencana usaha memelihara ikan atau ayam, sejak awal harus sudah ada proyeksi keuntungan. Hal ini akan terlihat dalam pembukuan dan memudahkan evaluasi persentase keuntungan tahunan.
Tidak Direkomendasikan Simpan Pinjam
Dalam kesempatan tersebut, Hambali juga mengingatkan agar BUMDes tidak terjebak dalam usaha simpan pinjam. Menurutnya, model usaha ini berisiko tinggi dan kerap berakhir tragis karena modal cepat habis tanpa keuntungan.
“Kalau modalnya simpan pinjam kayaknya nggak efektif, pasti akan berakhir dengan modal simpan pinjam satu tahun hilang sudah. Jangankan Rp300 juta, kalau punya Rp5 miliar aja simpan pinjam itu tidak efektif. Harus berlipat-lipat,” tegasnya.
Hambali mendorong BUMDes mengelola dana melalui proyek produktif berbasis potensi desa, seperti pengelolaan wisata desa, pertanian terpadu, atau unit usaha riil lainnya yang bisa menghasilkan uang dan mengangkat harkat martabat masyarakat .
Pihaknya akan bertindak tegas jika ada laporan atau pengaduan terkait pengelolaan BUMDes. Koordinasi dengan Inspektorat akan dilakukan untuk mensinergikan pemeriksaan dengan audit reguler desa.
“Kalau memang ada laporan, ada pengaduan, kami koordinasi dengan Inspektorat. Kalau memang ada main-main di situ, di pengurusnya, nanti akan kita sinergikan pemeriksaan dengan pemeriksaan reguler desa,” ancamnya .
Ia mengakui bahwa secara umum, pengelolaan BUMDes masih belum maksimal. Meski beberapa sudah menunjukkan progres positif, sebagian besar masih menghadapi kendala transparansi dan lemahnya tata kelola.
“Ketika desa tidak jalan, kendalanya adalah tidak transparansi dari pengurus BUMDes sendiri. Potensi desa harus digerakkan untuk meningkatkan usaha. Jangan sampai dana yang sudah ditransfer berdasarkan proposal yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,” pungkasnya.
Ke depan, Hambali berharap BUMDes bisa bersinergi dengan program Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat perekonomian desa. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal dan memastikan dana desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. (rus)
