Mataram (suarantb.com) – Sudah sembilan bulan terhitung mulai 25 Juni 2025 sejak Drs. H. Lalu Gita Ariadi, MSi., menjadi pengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri, hingga minggu kedua Maret 2026 belum juga terisi.
Untuk mengisi kekosongan posisi eselon I di lingkup Pemprov NTB ini, Gubernur, H. Lalu Muhamad Iqbal telah berulang kali menunjuk H. Lalu Moh. Faozal sebagai Pelaksana Harian (Plh), Penjabat (Pj), dan kembali lagi menjadi Plh setelah Faozal menuntaskan dua periode menjabat Pj Sekda NTB. Namun, awal bulan Maret 2026 ini, Inspektur Provinsi NTB Budi Herman ditunjuk sebagai Plh Sekda NTB.
Atas kondisi ini, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan, pergantian H. Lalu Moh. Faozal bukan tanpa alasan, melainkan murni karena Asisten II Setda NTB itu telah berulang kali dipilih mengemban amanah sebagai ‘’Gubernur’’ internal birokrat.
“Jadi Pak Faozal itu sudah menjadi Pj, kemudian diperpanjang sekali Pj-nya kemudian Plh tiga kali. Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, dan beliau memahami. Untuk itu kita pindahkan ke pak Inspektur,” ujarnya saat berbuka puasa bersama Pemimpin Redaksi Media di NTB dan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu, 7 Maret 2026.
Sementara itu, terkait dengan Sekda definitif, pemilihan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta satu-satunya eselon I di daerah itu masih bergulir di pusat.
Berdasarkan timeline yang sudah ditetapkan Pemprov NTB dalam surat Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan Nomor: 800.1.2.6/5446 /BKD/2025, seharusnya pelantikan Sekda NTB dilakukan pada minggu ketiga atau keempat bulan Januari 2026. Namun, hingga hampir satu setengah bulan setelahnya, tanda-tanda kemunculan Sekda NTB yang dipilih langsung oleh pusat tak kunjung tampak.
Adanya kondisi ini, Iqbal mengaku seleksi masih berproses di pusat. Setelah diserahkan tiga nama, yaitu Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sekretariat Kabinet (Setkab) sejak awal Februari lalu, proses penyaringan nama-nama itu masih bergulir hingga sebulan setelahnya.
“Mudah-mudahan Sekda definitif segera keluar, memang agak lama karena Sekda itu eselon I. Jadi InsyaAllah Sekda kita dalam posisi menunggu saja,” kata mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat update terbaru perihal Sekda dari pihak Setkab. Kendati demikian, ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, kejelasan terkait Sekda NTB definitif masih menunggu tanda tangan dari Presiden.
“Contact person kita yang ada di Setkab masih mengatakan masih proses menunggu penandatanganan oleh Bapak Presiden. Seperti itu saja informasinya sementara ini,” jelasnya.
Ia memperkirakan, proses pembahasan pejabat eselon I memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Sebab, pembahasan jabatan strategis itu tidak bisa dibahas satu per satu. “Karena tim Tim Penentuan Akhir (TPA)-nya itu mengundang para pihak yang terkait oleh lembaga ini kemudian baru dibahas bersama,” terangnya.
Saat ini, pihaknya terus aktif berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan kejelasan terkait Sekda definitif NTB tersebut. “Jadi karena kami juga secara rutin bertanya kepada teman yang di sana, tinggal tunggu saja Pak Kaban kalau ada informasi terkini kami akan segera infokan seperti itu dia,” pungkasnya. (era)
