Giri Menang (suarantb.com) – Mesin pengolahan sampah Masaro di Lombok Barat (Lobar) menuai sorotan dari sejumlah pihak. Selain unsur masyarakat menyoroti mesin senilai Rp20 Miliar ini, kalangan DPRD Lobar juga mempertanyakan proyek yang menjadi “kebanggaan Pemkab” dalam mengatasi sampah.
Proyek ini diduga tanpa studi, kajian, dan persiapan matang. Akibatnya baru tiga bulan beroperasi, peralatan Masaro ini mulai rusak sehingga pelayanan pun ngadat. Terlebih anggaran pengadaan mesin ini dari pergeseran tanpa pembahasan dengan DPRD. Pada Senin (9/3/2026) kemarin, komisi III memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar guna mengklarifikasi sejumlah persoalan, salah satunya Masaro.
Ketua Komisi III DPRD Lobar Fauzi mengatakan bahwa Masaro yang menjadi salah satu program yang digaungkan dan dibanggakan Bupati, justru disesali pihaknya karena tak seusai harapan atau ekspektasi masyarakat yang butuh pelayanan maksimal dari adanya mesin bernilai fantastis ini. “Program (Masaro) yang digaungkan dan dibanggakan Bupati justru kami sesali, karena kita bicara per hari ini program ini kategori gagal,” tegas Fauzi.
Beberapa alasan ia menilai program ini gagal, karena dari hasil rapat dengan OPD bahwa jangankan besi yang masuk ke dalam mesin itu, batok kelapa saja yang ikut terbawa, maka mesin itu akan gangguan atau rusak. Kalaupun kata dia, masyarakat diminta untuk pilah sampah antara organik dan non organik cukup berat. Belum lagi mesin Masaro yang dianggap berteknologi tinggi, belum dibarengi dengan kapasitas SDM yang mengoperasikan. Selain itu SDM masyarakat untuk memilah sampah juga masih kurang.
Sementara mesin Masaro ini sendiri menurutnya mesin rakitan bukan pabrikan, sehingga kalau mengalami gangguan butuh waktu untuk perbaikan. Ia mengaku telah melihat mesin itu secara langsung, bahkan ketika lima hari dioperasikan mesin itu sudah ada yang mengalami kerusakan.
Politisi PKB itu juga lebih menyoroti perihal dana untuk Masaro ini dari anggaran pergeseran yang pembahasannya tidak dengan lembaga DPRD. Pergeseran anggaran ini diketahui tingkat urgensinya, tetapi diketahui tak sesuai faktanya.
Ia menilai Masaro diduga tanpa kajian ilmiah. Atas berbagai temuan ini, ia selaku sekretaris fraksi PKB mengajak anggota lainnya untuk menggunakan hak interpelasi guna menanyakan kepada Bupati berbagai hal ini.
Sementara itu, Sekretaris komisi III DPRD Lobar Hj. Robihatul Khairiyah, mengatakan Komisi III terkesan sangsi terhadap alat Masaro ini. Pesimisme ini didasari beberapa hal, yakni hasil kunjungan faktual ke lapangan dan penjabaran dari OPD sendiri yang membuat komisi III sangsi akan alat ini. OPD mengaku, batok kelapa saja yang masuk maka mesin itu gangguan. “Dan perbaikan pun tidak bisa cepat, teknisi kita di sini tidak semumpuni yang ada tempat produksi mesin ini sehingga butuh waktu perbaikan,” ujarnya.
Apakah mesin Masaro ini bisa dikatakan proyek gagal? menurutnya terlalu dini dianggap gagal. Bijaknya, kata dia, perlu diberikan waktu selama beberapa bulan ke depan memaksimalkan alat ini. Apalagi sudah dianggarkan untuk operasional mesin, masing-masing Rp25 juta per bulannya untuk biaya listrik saja. Belum lagi biaya tenaga di sana. Apabila ini seiring waktu, ternyata tidak ada perkembangan membaik justru terbukti temuan Komisi III ini, tentu harus dievaluasi pada APBD perubahan agar tidak dianggarkan untuk operasionalnya. “Karena anggarannya tidak sedikit satu Masaro,” ujarnya.
Anggota Komisi III Lalu Irwan juga mempertanyakan konsep dari Masaro ini belum terlaksana sesuai harapan. Harusnya sesuai konsep, zero sampah artinya tidak ada sampah. Tetapi di lokasi masih banyak sampah. Belum lagi produk yang harusnya dihasilkan berupa pupuk kompos, pupuk cair dan pestisida belum ada yang dihasilkan kecuali kompos. Menurutnya jika dalam beberapa bulan kedepan tidak ada perbaikan pelayanan Masaro ini, patut kata dia dikatakan proyek gagal Pemkab. “Tapi kita berikan waktu dulu, kita lihat perkembangannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala DLH Lobar, M Busyairi menyampaikan bahwa pertemuan dengan komisi III membahas tentang efektivitas Masaro dalam mengelola sampah. Pihaknya menjelaskan pada pertemuan itu bahwa, Masaro ini masih terkendala beberapa hal. “Itu kita akan perbaiki tata kelola ke depan agar maksimalnya beroperasi dan tentu target juga bisa lebih maksimal,” imbuhnya.
Diakui kendala dari sisi SDM yang terbatas, misalnya pada teknisi, ketika ada kendala teknis mesin Masaro teknisi yang dimiliki belum bisa 100 persen mengatasinya. Sehingga harus berkonsultasi dengan teknisi yang ada di luar daerah. Akibatnya butuh waktu 2-3 hari untuk bisa diperbaiki dan beroperasi lagi.
“Kami akan tekankan kepada Masaro agar teknisinya melatih teknisi kami sampai betul-betul mahir,” tegasnya.
Terkait masaro tak beroperasi akibat blower gangguan, ia memastikan itu sudah teratasi. Saat ini mesin Masaro ini telah beroperasi lagi seperti biasa. Begitu pula tumpukan sampah di TPST Senteluk itu sudah bersih, petugasnya sudah mengangkutnya ke TPA Kebon Kongok. Ia menambahkan dalam pertemuan itu, Komisi III juga ingin memastikan anggaran di Masaro bisa efektif untuk menyelesaikan persoalan sampah. Hal itu menjadi tantangan pihaknya, dan ia pun tetap optimis mampu memaksimalkan Masaro ini. (her)
