Mataram (suarantb.com) – Pembentukan Badan Usaha Milik Bersama (BUMD) holding NTB Capital menjadi salah satu yang digaung-gaungkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal di awal masa kepemimpinannya. NTB Capital rencananya mulai beroperasi tahun 2026, sebagai BUMD non keuangan yang akan menangani investasi di daerah. Namun, hingga dengan bulan Maret 2026, pembentukan BUMD baru ini belum ada tanda-tandanya.
Menanggapi ini, Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal mengaku tidak terburu-buru membentuk perusahaan daerah tersebut. Pasalnya, berkaca dari BUMD-BUMD lainnya, pihaknya lebih memilih kesehatan dan keberlanjutan perusahaan.
“Memang saya memilih sustainability (keberlanjutan), tidak ingin terburu-buru dengan NTB Capital, kita tidak ingin mengulang kesalahan manajemen yang sama dengan BUMD sebelumnya,” ujarnya saat dikonfirmasi belum lama ini.
Menurutnya, keberadaan NTB Capital harus dibangun di atas fondasi yang matang agar tidak memunculkan persoalan baru. Karena itu, ia juga meminta dukungan dari DPRD terhadap rencana pembentukan holding tersebut.
“Alhamdulillah mereka semua mendukung dan kita sedang cari model yang paling tepat, karena nanti jadi holding,” sambungnya.
Adapun sejauh ini, rencana pembentukan NTB Capital sudah kerap kali disosialisasikan di pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah menerima dan menanggapi positif laporan rencana pembentukan BUMD induk itu. Setelah mendapatkan respon positif dari Kemendagri, Pemprov NTB rutin berkonsultasi dengan sejumlah konsultan untuk merumuskan model bisnis yang paling sesuai.
Secara konsep, NTB Capital tidak akan menjalankan bisnis tertentu secara langsung. Perusahaan ini akan berperan sebagai pengelola investasi yang akan dikembangkan di NTB, dengan prinsip-prinsip yang nantinya diatur melalui peraturan daerah.
Di bawah holding ini nantinya akan terdapat beberapa anak perusahaan. Salah satunya adalah PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang akan diarahkan sebagai perusahaan konstruksi untuk mendukung kebutuhan pembangunan di NTB. Selain itu, akan ada anak perusahaan yang berfokus pada manajemen aset, yang nantinya akan ditawarkan kepada para investor.
Ada pula perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan UMKM melalui skema modal ventura. Meski tujuan utama pembentukan perusahaan daerah ini adalah meningkatkan pendapatan daerah, Iqbal menegaskan prosesnya tidak boleh dilakukan secara gegabah. Ia menekankan adanya dua prinsip penting yang harus dipenuhi oleh setiap mitra investasi.
Prinsip pertama berkaitan dengan dampak lingkungan, di mana investasi yang masuk tidak boleh merusak alam NTB. Prinsip kedua menyangkut dampak sosial bagi masyarakat.
“Kita punya parameter bisnis yang nanti diatur dalam Perda, jadi perusahaan yang akan menyesuaikan dengan kriteria kalau mengancam lingkungan tidak mungkin kita masuk,” terangnya. (era)
