Mataram (suarantb.com) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah memacu proses verifikasi data ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh hak keuangan mereka dapat dicairkan sebelum libur Lebaran tiba.
Sekretaris Dikpora NTB, Bowo Soesatyo, menjelaskan bahwa setelah pendataan di wilayah Pulau Sumbawa dinyatakan rampung, tim kini memfokuskan validasi data untuk wilayah Pulau Lombok.
“Meskipun dia sudah paruh waktu, tapi standar gajinya masih tetap seperti itu. Ini yang perlu diverifikasi. Kami punya tim dari hari kemarin dia mulai jalan untuk ngecek,” ujar Bowo, Selasa (10/3/2026).
Terkait besaran penghasilan, Bowo menegaskan tidak ada perubahan skema meskipun status mereka kini menjadi PPPK paruh waktu. Standar honorarium tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya, yakni Guru Rp40.000 per jam. Sementara Tenaga Kependidikan (TU) Rp500 ribu per bulan.
Menurut Bowo, proses pendataan yang mendalam ini sangat krusial mengingat jumlah penerima yang mencapai 2.842 untuk guru PPPK paruh waktu.
“Nah, ini kan kita sedang melihat kekuatan anggaran untuk membuat standar buat mereka ke depan,” tambahnya.
Dikpora menargetkan proses administrasi ini selesai dalam waktu dekat agar tidak menghambat hak para pendidik. Bowo memastikan, jika pendataan tahap awal ini telah valid, proses pencairan di bulan-bulan berikutnya akan berjalan lebih otomatis dan cepat.
“Ya, target kita sebelum libur itu (sudah) fix (proses pendataan) dan kita akan bayarkan,” tuturnya.
Ia juga berharap para guru dapat menunggu proses perpindahan status administrasi ini. “Mudah-mudahan (segera). Sebenarnya ini hanya untuk mem-fiks-kan saja. Karena ada perpindahan kemarin mana yang paruh waktu mana yang bukan,” terang Bowo.
Proses verifikasi ini ditegaskan hanya akan memakan waktu lama di tahap awal saja. “Di awal aja biasanya gini. Di awal aja. Nanti kalau (penggajian) berikutnya kalau sudah fix lanjut lagi,” pungkasnya. (sib)
