Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram terkesan masih lamban menyelesaikan aset berupa rumah dan kendaraan dinas. Padahal, penataan aset mendapatkan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui pada Rabu, 14 Agustus 2024 berdalih proses penyelesaian aset tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Rata-rata kepemilikan aset di Pemerintah Kota Mataram berasal dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu hak kepemilikan atau penggunaannya. Sertifikat kepemilikan maupun penggunaan harus ditelusuri, termasuk perjanjian lainnya. “Jadi tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Sekarang ini masih berproses,” terangnya.
Rencana mengumpulkan penghuni rumah dinas diakui Sekda, tetapi ia harus merapikan terlebih dahulu bukti kepemilikan asetnya. Atas dasar itu, pihaknya belum bisa menargetkan sampai kapan aset ini diselesaikan.
Dikatakan, pasca Kota Mataram berdiri di tahun 1994, tidak ansih mengurus aset melainkan fokus mengurus peralihan sumberdaya manusia dan perkantoran. Rumah dinas guru justru baru diketahui baru-baru ini. Pemerintah Kota Mataram juga perlu berhati-hati memasukkan rumah dinas atau lahan sebagai aset agar tidak menimbulkan gugatan. “Banyak juga aset baru kita tahu, termasuk rumah dinas guru ini,” jelasnya.
Pemerintah Kota Mataram akan duduk bersama dengan Pemkab Lobar untuk memastikan mana yang menjadi prioritas perlu didata lagi aset-aset yang memiliki sertifikat, surat hak kepemilikan dan hak penggunaan lahan.
Menurut Sekda, pendampingan oleh KPK sangat membantu untuk menyelesaikan aset antar pemerintah, melainkan penyelesaian aset milik swasta seperti prasarana dan utilitas (PSU). “Masyarakat banyak menuntut agar diperbaiki fasum-fasosnya padahal PSU belum diserahkan oleh pengembang,” katanya. (cem)
