Mataram (suarantb.com) – Aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Mataram, bisa tersenyum. Pasalnya, tunjangan hari raya (THR) cair hari ini. Proses pencairan mengalami keterlambatan disebabkan regulasi dari pemerintah pusat tentang mekanisme pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ke-13 molor.
Salah satu ASN Sekretariat Kota Mataram mengeluhkan belum menerima tunjangan hari raya (THR). Padahal, kondisi ini tidak pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Ia sudah diminta menandatangani berkas sebagai syarat dicairkan THR secara kolektif. “Sampai sekarang THR belum keluar. Tadi (pekan kemarin,red) saya sudah tanda tangan di bendahara Bagian Umum,” kata pegawai Bagian Umum Setda Kota Mataram yang enggan disebut identitasnya.
Keterlambatan pencairan THR ini tidak diketahui secara pasti. Ia tidak mendapatkan informasi dari bendahara maupun pimpinannya. Akan tetapi, ia berharap pekan ini sudah dibayarkan.
THR diterima kata dia, tidak seberapa karena disesuaikan dengan pengabdian serta statusnya sebagai pegawai hanya tamatan sekolah menengah atas. “Pokoknya satu kali gaji,” sebutnya.
Menurut dia, tunjangan hari raya dinilai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran,terutama pakaian lebaran anak dan istrinya. Untuk mengandalkan gaji dinilai tidak cukup, karena sudah dipotong untuk cicilan bank.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga mengakui, keterlambatan pembayaran THR ASN tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Pemicunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara baru diterima pada, Selasa (10/3) malam. Pihaknya langsung menindaklanjuti dengan membentuk peraturan wali kota sebagai dasar pembayaran THR. “Perwalnya sudah kita ajukan ke Pak Wali untuk ditandatangani. Insya Allah, Senin (hari ini,red) sudah bisa dibayarkan,” kata Yoga.
Untuk mempercepat proses pembayaran THR, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera mengajukan pembayaran. Bendahara pengeluaran di BKD juga diminta lembur untuk menyelesaikan segala kebutuhan administrasi tersebut. “Makanya, Sabtu-Minggu (14-15/3) saya minta lembur supaya bisa dicairkan Minggu depan,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mataram menyebutkan, alokasi anggaran THR ASN mencapai Rp9,9 miliar. Akan tetapi, pihaknya juga membayar gaji dan tambahan penghasilan pegawai, sehingga alokasi anggaran mencapai Rp30 miliar lebih. (cem)
