TINGGINYA Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram yang tercatat paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian serius DPRD Kota Mataram. Pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program ketenagakerjaan agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Zia Urrahman, M.Pd.I., mengatakan persoalan pengangguran menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Menurutnya, berbagai program yang selama ini dijalankan harus dievaluasi agar tidak sekadar menjadi kegiatan pelatihan maupun seremonial.
“Kita tidak ingin program pemerintah hanya sebatas pelatihan dan kegiatan seremonial, tetapi harus benar-benar mampu membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram kemarin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, TPT Kota Mataram tercatat sebesar 4,98 persen atau sekitar 12.170 orang yang sedang mencari pekerjaan. Angka tersebut menempatkan Mataram sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di NTB.
Zia menegaskan, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor, terutama dunia usaha, pariwisata, industri, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Sebagai mitra pemerintah daerah, Komisi IV akan mendorong agar persoalan pengangguran menjadi perhatian dalam pembahasan program dan penganggaran daerah.
Setidaknya, kata Ketua Fraksi PPP ini, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, melakukan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan daerah. Kedua, mengukur efektivitas anggaran pelatihan dan program penyerapan tenaga kerja. Ketiga, memperluas lapangan pekerjaan melalui investasi, UMKM, industri, dan sektor pariwisata.
Menurut Zia, keberhasilan pemerintah dalam menangani pengangguran tidak cukup hanya dilihat dari penurunan angka statistik. Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar penurunan angka pengangguran, tetapi bagaimana masyarakat Kota Mataram benar-benar mendapatkan pekerjaan dan memiliki penghasilan yang layak,” tegas Ketua DPV PPP Kota Mataram ini.
Ia berharap penanganan pengangguran dilakukan melalui langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Mataram. (fit)



