Mataram (suarantb.com) – Puncak arus balik libur lebaran diperkirakan terjadi pada Selasa, 24 hingga 29 Maret 2026. Untuk memastikan keamanan balik para pemudik, Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan (Dishub) NTB melakukan pengamanan sejak hari pertama arus balik, hingga dengan tanggal 30 Maret 2026.
Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus pada titik-titik rawan bencana dan kecelakaan di NTB. Untuk memastikan arus balik bisa berjalan lancar, ia mengaku berkoordinasi dengan Dishub kabupaten/kota dan beberapa unsur dalam membantu mengurai kemacetan.
“Pastinya ada perhatian khusus terhadap titik rawan bencana maupun rawan kecelakaan, kita juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota karena unsur yg terlibat dalam pengamanan angkutan lebaran dari pusat sampai daerah,” ujarnya, Selasa, 24 Maret 2026.
Beberapa titik rawan kemacetan di NTB yaitu di beberapa pusat perbelanjaan, pelabuhan seperti Pelabuhan Lembar, Kayangan, serta Terminal Mandalika. Sementara, titik yang rawan bencana alam yaitu kawasan Pusuk, Kabupaten Lombok Utara, Sembalun, dan Nanga Tumpu, Dompu.
Dishub NTB juga akan menyiapkan posko di beberapa titik vital. Tidak hanya itu, Pemprov juga membuat aturan larangan berkendara pada pukul 06.00-00.00 Wita khusus untuk kendaraan besar, seperti truk besar atau tronton. Apabila didapati adanya kendaraan yang nekat menerobos aturan tersebut, Pemprov NTB akan memberikan sanksi. “Dia operasinya malam, jam 00.00-06.00 pagi. Kalau ketahuan melanggar, nanti akan distop,” katanya.
Beberapa pelabuhan di NTB, khususnya di Pulau Lombok seperti Pelabuhan Poto Tano dan Pelabuhan Lembar telah penuh sejak H + 2 lebaran.
General Manager ASDP Kayangan Erlisatya mengatakan telah menyiapkan sejumlah 24 armada yang siap dengan operasional setiap harinya 10 armada terbagi 5 dari kayangan dan 5 dari Poto Tano. Di Pelabuhan Lembar, telah disiapkan setidaknya 20 kapal untuk menyeberang selama arus balik.
Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kepada seluruh perusahaan otobus untuk tidak menaikkan tarif melebihi ambang atas yang telah ditetapkan Pemprov NTB.
“Tadi kami juga membahas mengenai bus. Memang ada banyak perbedaan persepsi terkait harga tiket. Hal ini karena harga yang diatur sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi, sementara kelas layanan bus memiliki banyak variasi,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, selama arus mudik dan balik variasi fasilitas pada layanan bus membuat harga tiket yang beredar di masyarakat juga menjadi beragam.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTB bersama aparat penegak hukum telah menegaskan kepada seluruh perusahaan bus agar menjual tiket sesuai dengan ketentuan harga tertinggi yang telah ditetapkan.
Gubernur juga menjelaskan bahwa persoalan yang kerap muncul bukan sepenuhnya disebabkan oleh perusahaan bus, melainkan dari mekanisme pembelian tiket yang dilakukan melalui pihak ketiga.
“Banyak pembeli yang tidak membeli langsung melalui perusahaan bus, tetapi melalui pihak ketiga. Di situlah potensi masalah bisa muncul,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan di terminal saat ini cukup ketat sehingga perusahaan bus memiliki risiko besar apabila menjual tiket melebihi ketentuan. Namun dalam praktiknya terdapat oknum yang menjual kembali tiket dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan komisi.
Karena itu, praktik tersebut menjadi perhatian serius dan akan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat. (era)
