PEMERINTAH Kota Bima meminta seluruh sekolah di daerah itu memperketat pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2026 menyusul keterbatasan kemampuan APBD akibat tekanan ekonomi global dan kenaikan harga minyak dunia.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, menegaskan, tahun 2026 menjadi periode yang berat bagi keuangan daerah. Kondisi global dinilai berdampak langsung pada fiskal daerah, sehingga seluruh perangkat, termasuk sekolah, diminta menyesuaikan pola penggunaan anggaran.
“Tahun 2026 adalah tahun yang sulit. APBD kita mengalami keterbatasan, sehingga kita harus benar-benar bijak dalam mengelola anggaran,” ujarnya saat memberi arahan kepada jajaran dunia pendidikan di Kota Bima, Jumat, 27 Maret 2026.
Ia menekankan, penggunaan dana BOS harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar. Belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pembelajaran diminta dikurangi.
“Kurangi belanja yang tidak produktif, seperti kegiatan yang tidak mendukung langsung proses pembelajaran. Fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi siswa,” tegasnya.
Pengetatan belanja pendidikan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas di tengah keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah menilai efisiensi penggunaan dana menjadi kunci agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal.
Selain efisiensi anggaran, sekolah juga diminta tetap melakukan inovasi dalam kegiatan pendidikan. Kreativitas dinilai menjadi salah satu strategi menghadapi keterbatasan anggaran tanpa menurunkan kualitas layanan pendidikan.
“Saya berharap setiap sekolah mampu menghadirkan kreativitas dan inovasi. Ini penting untuk membentuk karakter dan kemampuan anak-anak kita ke depan,” ujarnya.
Wali Kota juga menegaskan pentingnya gerakan nyata untuk meningkatkan kemampuan dasar siswa, terutama membaca dan menulis. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak sepenuhnya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh komitmen tenaga pendidik.
“Kita harus membuat gerakan nyata. Tidak semua hal bergantung pada anggaran, tetapi lebih kepada semangat pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara,” katanya.
Dalam arahannya, ia juga menyinggung pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan pendidikan dan penguatan karakter siswa. Ia menilai nilai keikhlasan dalam bekerja menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
“Sekolahku adalah surgaku. Jika kita bekerja dengan rasa syukur, maka keterbatasan yang ada akan terasa cukup dan bahkan menjadi kekuatan,” ujarnya.
Selain pengelolaan anggaran, pemerintah daerah juga mendorong penguatan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman melalui gerakan TPSP (Tanam, Pelihara, Sapu, Pungut). Gerakan tersebut diharapkan menjadi budaya di lingkungan sekolah untuk mendukung suasana belajar yang kondusif.
Sementara itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa Kota Bima berpeluang memperoleh program Sekolah Integrasi dari pemerintah pusat. Program tersebut merupakan sekolah unggulan dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat
“Kota Bima diusulkan mendapatkan dua sekolah integrasi. Saat ini masih menunggu keputusan dari pusat. Jika terealisasi, ini akan menjadi yang pertama di Provinsi NTB,” ujarnya.
Program Sekolah Integrasi tersebut dirancang melalui proses seleksi langsung oleh pemerintah pusat, mencakup unsur sekolah, tenaga pendidik, hingga peserta didik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan sesuai standar nasional di tengah keterbatasan fiskal daerah. (hir)
