Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif tak kunjung ditetapkan. Pemilihan satu nama dari tiga yang lolos seleksi masih menggantung di meja Sekretaris Kabinet (Seskab) karena belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengaku lambannya proses penetapan ini membuat beberapa urusan pemerintahan terhambat. Hal ini karena penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda memiliki kewenangan yang sangat terbatas dibandingkan pejabat definitif.
Sekda definitif, lanjutnya memiliki kewenangan penuh dan mutlak dalam mengambil keputusan strategis, menandatangani dokumen penting, serta melakukan perubahan pada aspek organisasi, kepegawaian, dan anggaran.
Sementara Plh Kewenangannya terbatas pada tugas rutin harian. Plh tidak boleh mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian, pengangkatan, pemindahan, atau alokasi anggaran.
“Kita juga terkendala beberapa urusan karena belum adanya pejabat definitif Sekda, karena kewenangan Plh terbatas,” ujarnya.
Sementara, untuk menindaklanjuti hasil seleksi Sekda NTB, mantan Kadispora NTB itu mengaku sudah berulang kali berkoordinasi dengan pihak Seskab untuk menanyakan penetapan calon Sekda. Namun, hingga dengan saat ini belum juga ada nama yang akan menjadi eselon I di lingkup Pemprov NTB itu.
“Doakan saja supaya lebih cepat lebih bagus, kita ingin sesegera mungkin. Dari pihak Seskab mengabarkan kepada saya kalau sudah ditandatangani pada saat itu juga akan langsung diproses untuk otentifikasi dan akan dikabarkan,” katanya.
Adapun batas terakhir perpanjangan kedua Plh Sekda yang saat ini dijabat Budi Herman sampai dengan 1 April 2026 mendatang. Maka jika sampai waktu tersebut belum juga diputuskan nama Sekda definitif, BKD menunggu arahan Gubernur untuk penunjukan Plh Sekda berikutnya pada 2 April mendatang.
Tiga Calon Sekda NTB
Tiga calon Sekda NTB yang lolos seleksi terbuka beberapa waktu lalu yaitu Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufi, dan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik. Dari ketiganya, hanya satu orang yang merupakan pejabat provinsi. (era)
