Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengapresiasi wacana penggunaan sepeda sebagai alternatif transportasi bagi pegawai, yang dinilai dapat mendukung efisiensi anggaran sekaligus membantu mengurai kemacetan.
Menurut Malik, gagasan tersebut merupakan langkah awal yang patut diapresiasi, meski masih sebatas wacana dan belum masuk tahap implementasi. Ia menilai, ide tersebut muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan penghematan di tengah berbagai kebutuhan anggaran saat ini.
“Pada prinsipnya ini wacana yang bagus. Kita apresiasi dulu, karena memang saat ini banyak hal yang harus diefisiensikan,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat 27 Maret 2026.
Politisi Partai Golkar ini berharap dinamika global, termasuk situasi di Timur Tengah, tidak berdampak terhadap kondisi dalam negeri, sehingga kebijakan efisiensi seperti ini dapat berjalan dengan baik tanpa tekanan eksternal.
Meski demikian, Malik menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam. Ia mempertanyakan sejauh mana peralihan dari kendaraan bermotor ke sepeda dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran maupun pengurangan kemacetan.
“Ini kan baru wacana, tentu nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Dewan juga akan menanyakan sejauh mana efektivitasnya, baik dari sisi efisiensi maupun kegiatan operasional,” katanya.
Selain itu, Malik, menyoroti kesiapan infrastruktur, khususnya jalur sepeda yang dinilai belum optimal. Menurutnya, meskipun jalur sepeda pernah disediakan, pemanfaatannya masih belum maksimal karena jumlah pengguna sepeda yang relatif lebih sedikit dibandingkan kendaraan roda dua.
“Kalau memang ingin diterapkan, harus ada jalur sepeda yang jelas dan fungsional. Dulu memang sudah ada, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal,” jelasnya.
Ia mendorong agar pemerintah dapat mengoptimalkan kembali fasilitas tersebut jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
Malik menambahkan bahwa dalam penerapannya nanti perlu ada klasifikasi bagi pegawai, terutama terkait jarak tempat tinggal, agar kebijakan tersebut tetap realistis dan tidak memberatkan.
DPRD Kota Mataram, lanjutnya, pada prinsipnya mendukung setiap program pemerintah selama dirancang melalui kajian yang matang dan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.
“Kami mendukung program pemerintah sepanjang melalui kajian yang matang. Jangan sampai kebijakan diambil tanpa perencanaan yang benar-benar siap,” tegasnya. (fit)
