Mataram (Suara NTB) – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB, Yustinus Habur, mengingatkan potensi meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global dan nasional yang belum stabil.
Menurutnya, kondisi saat ini tidak bisa dilepaskan dari konflik global yang terus memanas dan berdampak luas hingga ke daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Kenaikan harga energi, khususnya minyak dunia, menjadi salah satu pemicu yang memberikan efek berantai terhadap perekonomian.
“Persoalan global ini makin memanas terus. Dampaknya juga ke Indonesia, terutama karena persoalan energi, efeknya ke mana-mana,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi ekonomi nasional saat ini juga belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut memperbesar potensi tekanan terhadap dunia usaha yang pada akhirnya berdampak langsung pada tenaga kerja.
“Apapun situasi ekonomi, pasti berpengaruh pada tenaga kerja,” tegasnya.
Yustinus juga menyoroti kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan fiskal, khususnya terkait penambahan utang. Menurutnya, beban utang yang cukup besar pada periode sebelumnya membuat pemerintah saat ini cenderung lebih berhati-hati.
“Ketidakberanian pemerintah untuk utang kembali, karena tahun ini terlalu besar dari sebelumnya. Jadi tidak berani utang lagi, sementara situasi juga berat sekali,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, KSPSI melihat adanya kekhawatiran terhadap masa depan pekerja, terutama jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi dan dunia usaha.
“Pasti ada kekhawatiran. Situasi seperti ini rawan bagi tenaga kerja,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, Yustinus menjelaskan bahwa pola yang umum dilakukan perusahaan sebelum melakukan PHK adalah dengan mengurangi jam kerja karyawan. Kebijakan ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan pekerja.
“Biasanya yang dilakukan itu pengurangan jam kerja. Misalnya kerja dua minggu, atau hanya 10 hari. Otomatis gaji juga ikut turun,” jelasnya.
Namun, jika kondisi tidak membaik, langkah tersebut kerap berujung pada PHK.“Kalau tidak bisa diatasi, lama-lama PHK yang dilakukan,” tambahnya.
Ia menilai sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Pembatasan kegiatan seperti rapat di hotel serta menurunnya jumlah wisatawan akibat kekhawatiran situasi global menjadi indikasi awal.
“Pekerja hotel sudah mulai kelihatan terdampak. Wisatawan juga mulai berkurang, terutama dari Eropa dan Amerika karena mereka takut keluar negaranya,” ujarnya.
Meski demikian, hingga saat ini KSPSI NTB mengaku belum menerima laporan resmi terkait kasus PHK dari pekerja. Namun pihaknya tetap membuka ruang pengaduan dan telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk tim hukum untuk mendampingi pekerja jika terjadi persoalan ketenagakerjaan.
“Kami sudah siapkan tim hukum. Kalau ada persoalan, kami siap dampingi. Pekerja tidak boleh begitu saja dikeluarkan tanpa prosedur,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa jaringan serikat pekerja di tingkat perusahaan terus berkoordinasi untuk memantau kondisi di lapangan.
“Di perusahaan itu kan ada unit kerja. Kami saling berkoordinasi. Sampai saat ini memang belum ada laporan,” katanya, Jumat, 27 Maret 2026.Selain faktor global, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras juga dinilai dapat memperberat beban dunia usaha. Kondisi ini berpotensi membuat perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja secara bertahap.
“Kalau biaya produksi naik, perusahaan pasti kesulitan. Akhirnya mulai mengurangi, itu yang dikhawatirkan,” jelasnya. (bul)
