Giri Menang (Suara NTB) – Menyikapi kondisi sumber daya manusia (SDM) yang terbatas seperti saat ini, manajemen RSUD Tripat Gerung Lombok Barat (Lobar) berencana melakukan perekrutan kembali tenaga kerja. Rekrutmen pegawai itu akan dilakukan terbuka dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Benar, InsyaAllah tanggal 1 April 2026 (dibuka lowongan),” jelas Direktur RSUD Tripat dr. H. Suriyadi, Sp.An-TI., FISQua, kemarin.
Pihaknya tak menerangkan banyak soal perekrutan ini. Ia mengarahkan agar mengonfirmasi lebih lanjut ke Bagian Pengawaian. Diketahui, akhir tahun 2025 lalu, sebanyak 200 lebih tenaga honorer di RSUD Tripat Gerung tidak dilanjutkan kontraknya mulai awal 2026.
Kebijakan ini diambil menyusul berakhirnya masa kerja para tenaga honorer tersebut pada 31 Desember 2025 dan menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat. Mereka yang tidak dilanjutkan kontraknya berasal dari kalangan tenaga kesehatan (nakes), tenaga teknis, hingga administrasi.
Sementara itu dari hasil temuan Komisi IV DPRD Lobar terdapat beberapa pelayanan di RSUD Tripat Lombok Barat memburuk diduga karena pengurangan jumlah tenaga atau pegawai di Rumah Sakit tersebut. Untuk itu, kalangan DPRD mendesak agar RSUD Tripat merekrut kembali pegawai secara professional dan dibutuhkan.
Wakil ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr Syamsuariansyah mengatakan bahwa hasil sidak bagian pelayanan penerimaan pasien rawat jalan, membeludak pada saat pendaftaran pasien.
Dulu, di bagian ini ada petugas khusus yang melayani, namun karena dirumahkan akhirnya mereka berhenti dan yang bekerja adalah satpam. Lalu pada bagian Farmasi, ketika pegawai masih komplet atau belum dirumahkan pun, pelayanan dianggap masih kurang. Kembali diperparah setelah dilakukan pengurangan pegawai. Dari hasil wawancaranya ternyata pelayanan tambah menurun. Sebab di bagian farmasi itu, tenaganya dirumahkan juga.
Ada juga keluhan masyarakat terkait lama antrean tindakan operasi di RS. “Dan ternyata, tenaga anestesi di RSUD Tripat termasuk dirumahkan. menurutnya menjadi kendala pelayanan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Perindo DPRD Lobar itu mengingatkan bagiamana dampak pengurangan tenaga seperti pada bagian anastesi, otomatis daftar antrean operasi menjadi tinggi. Jika ini dibiarkan maka tentu Pemkab ambil risiko terhadap keselamatan manusia, karena kebijakan yang dilakukan terlalu kaku.
Pihaknya menyayangkan banyaknya tenaga kesehatan yang penting di RSUD justru dirumahkan. “Oleh karena itu saya mendesak supaya RSUD Tripat merekrut tenaga kesehatan dan administrasi yang dibutuhkan pada pelayanan vital,” tegasnya.
Ia meminta kepada RSUD dalam proses perekrutan tenaga ini harus betul-betul profesional. Dan ia juga minta pada management RSUD agar tenaga yang berpengalaman bekerja direkrut kembali, daripada merekrut yang baru.
Dewas Dukung Bupati Lakukan Audit
Sementara itu, sejumlah pihak menilai pemangkasan pegawai honor di RSUD Tripat membuat pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Lombok Barat ini terganggu. Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Tripat menilai pelayanan rumah sakit berjalan seperti biasa, baik waktu kelebihan jumlah pegawai maupun setelah pemangkasan pegawai.
Dewas mengakui ada beberapa problem di RSUD Tripat yang tengah ditangani oleh Pemda. Masalah ini adalah warisan pemerintahan sebelumnya. Publik diminta mendukung upaya perbaikan menyeluruh yang tengah dilakukan oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
“Jadi kalau menilai ada terlihat antrean atau penumpukan akibat pengurangan pegawai semata, ya itu salah besar. Dulu waktu kelebihan pegawai, keluhan seperti sekarang ini ada. Sekarang pun ada,” ungkap anggota Dewan Pengawas RSUD Tripat, Rasinah Abdul Igit, kepada media, Jumat (27/3/2026).
Igit menjelaskan secara terbuka bahwa RSUD Tripat punya beberapa problem yang harus ditangani secara serius, dan itu tengah dilakukan oleh Bupati LAZ. Problemnya tidak hanya soal jumlah pegawai, tapi juga hal lain menyangkut tata kelola keuangan, manajemen, dan lain-lain.
Dewas berlatar belakang jurnalis ini menyampaikan bahwa kebijakan merumahkan pegawai honor beberapa waktu lalu adalah bagian dari ketentuan pemerintah pusat. Sekarang setelah pengurangan jumlah tenaga, dilakukan evaluasi kembali. Hasil evaluasinya, RSUD akan merekrut pegawai baru tenaga kesehatan.
“Tetapi rekrutmen akan dilakukan profesional dan terbuka. Semua punya kesempatan yang sama untuk ikut. Itu komitmen bupati. Publik harus mengapresiasi itu. Jadi mari kita dukung bersama,” tambahnya. (her)
