Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menunggu kebijakan pusat terkait wacana penerapan Work From Home (WFH). Bupati LAZ pun mengaku siap jika kebijakan WFH ini diterapkan, sebab pihaknya telah membiasakan bekerja dengan membangun sistem dan target kinerja. Tinggal pihaknya perlu melakukan sedikit penyesuaian.
“Saya menunggu kebijakan (WFH) dari Pusat, karena kan ini kebijakan pusat,” terang LAZ dikonfirmasi di kantornya Jumat (27/3/2026).
Pihaknya akan mengikuti format kebijakan yang diterapkan pusat. Begitu diberlakukan secara resmi oleh Pemerintah Pusat, maka pihaknya pun tentu melaksanakan di Pemkab. Namun, sejauh ini belum ada pengumuman resmi, sehingga Pemkab tetap menerapkan masuk kantor seperti biasa.
Dari sisi kesiapan sendiri, menurut LAZ tinggal perlu penyesuaian pada indikator-indikator. Pihaknya sendiri telah terbiasa bekerja mengacu pada target berbasis kinerja, sehingga ia sendiri setuju jika kebijakan WFH ini diterapkan. Dalam bekerja di lingkup Pemkab LAZ telah menerapkan berbasis kinerja yang jelas dan terukur, jajaran OPD bisa melaksanakan tugas yang bisa dikerjakan tidak harus di kantor.
Terkait kebijakan efesiensi untuk penghematan BBM, kata LAZ pada prinsipnya tanpa ada kondisi ini pun Pihaknya telah melakukan upaya-upaya efisiensi. Seperti pada kebijakan pemotongan dana transfer daerah, pihaknya sudah lebih dulu melakukan upaya efesiensi. Artinya dalam berbagai program maupun kegiatan yang tak produktif dipangkas anggarannya, dialihkan ke yang lebih produktif.
Bahkan ia selalu menyampaikan ke jajaran bahwa bentuk tanggung jawab Pemkab adalah tidak ada satu rupiah pun uang daerah ini yang tidak bermanfaat untuk rakyat. “Kan itu bentuk pesan utamanya adalah efisiensi,” tegasnya.
Apakah ada kebijakan penerapan efesiensi dengan mengurangi penggunaan kendaraan dinas? Kata LAZ, hal ini tergantung kondisi daerah masing-masing. Di beberapa daerah bisa saja menerapkan, seperti di Kota Mataram akan menggunakan sepeda untuk kegiatan perkantoran. Hal ini didukung luas topografi dan wilayah Mataram yang tidak terlalu luas. Namun, untuk Lobar, hal ini sulit diterapkan, mengingat kondisi wilayah yang juah, sehingga menyulitkan jajaran ASN.
“Kalau di Kota mungkin skup (wilayah) kecil, bisa ke kantor naik sepeda. Tapi kalau kita (Lobar), tidak bisa karena wilayahnya luas,” imbuhnya. (her)
