PERANG Iran versus Israel dan Amerika Serikat tidak hanya berpengaruh terhadap negara Teluk. Tetapi hampir seluruh negara karena penutupan Selat Hormuz yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Dampak ini pun dirasakan Indonesia, sehingga Presiden Prabowo Subianto berencana menerapkan Work From Anywhere (WFA) untuk menghemat energi. Kebijakan itu juga berdampak pada NTB, meskipun daerah telah beralih ke kendaraan listrik.
Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu adanya turunan edaran untuk penerapan WFA tersebut. Dalam prosesnya, WFA di NTB dikatakan tidak akan diberlakukan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Setiap instansi akan melakukan pemetaan jabatan dan fungsi kerja untuk menentukan posisi apakah memungkinkan bekerja secara daring tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Ya tentu tidak semua di WFA atau WFH ya. Walaupun itu bukan kantor pelayanan misalnya. Kita lihat-lihat dulu yang mana dan jabatan-jabatan apa yang bisa bekerja lewat rumah, atau lewat daring, zoom atau apa nanti,” katanya.
Wacana penerapan WFA ini muncul guna menerapkan efisiensi imbas perang. Pengurangan aktivitas langsung di kantor diyakini dapat menekan biaya operasional, seperti listrik, penggunaan pendingin ruangan (AC), konsumsi bahan bakar kendaraan dinas, hingga pengeluaran rapat dan konsumsi.
“Efisiensi belanja pegawai, termasuk juga belanja kantor. Artinya kalau kantornya terus buka tiap hari bisa terjadi pembengkakan. Tapi tergantung biaya energi yang dinyalakan,” jelasnya.
OPD diminta melakukan simulasi perbandingan biaya, misalnya antara pola kerja 4 hari di kantor dibandingkan 5 hari, guna menghitung potensi penghematan. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar efisiensi benar-benar tercapai, seperti memastikan fasilitas kantor tidak tetap menyala saat tidak digunakan.
Di sisi lain, muncul pula wacana alternatif transportasi bagi pegawai, seperti penggunaan sepeda untuk jarak dekat. Meski demikian, efektivitasnya masih perlu dikaji, terutama terkait jarak tempuh ideal dan kondisi infrastruktur.
“Ya artinya hitung-hitung dulu lah efektivitasnya. Sepeda itu paling tidak maksimal Kita jarak dari rumah ke tempat tugas itu 5 kilometer,” ucapnya.
Adapun dengan peralihan kendaraan dinas dari mobil konvensional ke mobil listrik, Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB itu mengaku distribusi kendaraan listrik belum menyasar seluruh ASN di NTB. Pun mobil listrik belum bisa menyentuh seluruh medan di daerah karena keterbatasan SPKLU.
“Kadang-kadang off road atau yang ekstrem tentu tidak bisa. Terus SPKLU nya juga,” pungkasnya. (era)
