Giri Menang (Suara NTB) – Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) yang berada di Kediri telah lama dibiarkan mangkrak. Padahal RPH ini bisa mendatangkan PAD dari retribusi pemotongan ternak. RPH ini mangkrak disebabkan lokasinya berdampingan dengan tempat pembuangan sampah atau TPS.
Di satu sisi keberadaan TPS ini seringkali dikeluhkan lantaran sampah meluber hingga ke jalan raya, mengganggu warga dan pengendara yang lewat di jalur nasional tersebut.
Kepala Desa (Kades) Kediri, Fadholi Ibrahim mendukung Pemkab mengoptimalkan Rumah Potong Hewan yang ada di dekat TPS tersebut. “Selama ini RPH ini tak beroperasi, salah satunya disebabkan berdampingan dengan TPS. TPS ini mengganggu aktivitas dari RPH itu,” ujarnya, belum lama ini.
Ia lebih setuju jika RPH dihidupkan, daripada menjadikan lokasi itu TPS. Pasalnya keberadaan TPS di pinggir jalan utama menuju Lombok Tengah sejak lama dikeluhkan warga. Lantaran lokasi TPS ini dekat jalan besar dan pemukiman warga serta pondok pesantren (ponpes), kerap kali menimbulkan bau tak sedap.
“Sehingga keberadaannya sangat jorok dan merusak pemandangan serta menimbulkan bau. Untuk itu TPS itu harus direlokasi, itu harapan dan permintaan kami,” kata Fadholi.
Ia pun berharap agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengumpulkan para kades yang ada kebetulan membuang sampah di TPS itu untuk membahas ini. Bahkan ia siap bertemu berdialog dengan Bupati Lobar menyampaikan persoalan ini.
TPS itu kondisinya sering overload atau kelebihan sampah, karena sampah dibuang dari lima desa, yakni Kediri, Kediri Selatan, Montong Are, Jagaraga Indah, dan Gelogor. Seharusnya dengan luas TPS 3 are, hanya dua desa yang bisa membuang sampah di sana. “Tetapi kenyataannya, lima desa yang membuang di sana, belum lagi dari luar Lobar,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Kades Montong Are Mujitahid juga meminta agar TPS itu direlokasi. “Sebaiknya dipindah kurang pas di lokasi ini,” tegasnya.
Soal RPH yang ada di lokasi itu, menurutnya memang tidak pernah aktif sejak sebelum ada TPS itu. “Tapi kalau satu lokasi TPS dengan RPH ini memang tidak pas, TPS itu sebaiknya direlokasi,” ujarnya.
Pihaknya pun sudah menyampaikan soal relokasi TPS ini ke Kepala DLH. Ia juga mendorong agar perlu di masing-masing desa itu ada semacam depo sampah yang menampung selanjutnya diambil petugas lalu diangkut ke TPA untuk mengurangi tumpukan sampah di mana-mana.
Sementara itu, Kepala UPT RPH Lobar H. Jumrah, mengakui bahwa RPH di Kediri itu memang lama tak beroperasi, karena berada berdampingan dengan TPS. Lokasi RPH yang berada dekat dengan TPS menyebabkan warga enggan memotong ternak di sana. Akibatnya RPH ini pun terbengkalai, tidak pernah dipakai.
Padahal ketika aktif dulu, RPH ini banyak memotong ternak. Warga yang membeli daging pun tidak saja dari seputaran Lobar, tetapi dari daerah Loteng yang berada di daerah perbatasan dengan Lobar. (her)
