Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram telah mengusulkan 185 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pemerintah pusat. Batas pengajuan formasi dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia pada, Selasa (31/3/2026) hari ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menjelaskan, pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil di tahun 2026. Namun demikian, belum ada petunjuk teknis, apakah pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. “BKN meminta kita menyiapkan saja formasi PPPK,” terang Taufik ditemui pada, Senin (30/3/2026).
Pihaknya telah mengajukan 185 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Usulan ini berdasarkan jumlah pegawai yang pensiun. Taufik mengatakan, kebijakan dari Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri khusus pengadaan CASN diperbanyak pengangkatan CPNS daripada PPPK. Skenario formasinya 80 persen untuk pengangkatan CPNS dan 20 persen untuk formasi CPNS. “Nanti kita rumuskan kembali,” ujarnya.
Kebijakan pengangkatan CASN justru lebih menguntungkan apabila mengangkat PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Sebab, dari efisiensi anggaran pemerintah daerah rugi jika mengangkat CPNS lebih besar. “Kalau kita mengangkat PPPK Paruh Waktu tidak banyak anggaran kita terkuras untuk belanja pegawai,” ujarnya.
Akan tetapi, pihaknya akan mencoba menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai. Formasi 185 yang diusulkan sesuai jumlah ASN yang pensiun. Jumlahnya terdiri dari 7 orang PPPK pensiun dan 178 orang PNS. Yoyok sapaan akrabnya mengakui, batas akhir pengajuan formasi CASN sampai 31 Maret 2026. Kemungkinan kata dia, akan ada perpanjangan waktu pengusulan. Sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, belum ada petunjuk teknis. “Iya, memang permintaannya menyiapkan fresh gradute. Berarti pengangkatan CPNS. Iya, kita tunggu saja juknisnya dari pemerintah pusat,” demikian kata Yoyok. (cem)
