Mataram (Suara NTB) – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB memperkuat aspek keamanan dan kenyamanan layanan angkutan darat, mulai dari pembenahan terminal hingga penertiban calo dan premanisme, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung peran NTB sebagai pintu pariwisata nasional.
Plt. Kepala BPTD Kelas II NTB, Boy Nurdin, A.Md LLAJ, S.E menegaskan, terus memperkuat keamanan dan kenyamanan layanan transportasi darat. Upaya ini dilakukan melalui pembenahan fasilitas terminal serta penertiban praktik calo dan premanisme yang masih menjadi tantangan di lapangan.
Boy menegaskan, penguatan layanan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi darat, terlebih NTB merupakan salah satu pintu gerbang pariwisata nasional.
“Sebagai daerah tujuan wisata, kita harus memiliki sistem transportasi darat yang andal, aman, dan terintegrasi,” ujarnya.
Secara kelembagaan, BPTD memiliki tugas menangani transportasi di jalan nasional, termasuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), serta pengelolaan simpul transportasi seperti terminal. Peran ini menjadi strategis dalam memastikan kelancaran mobilitas orang dan barang di NTB.
Boy menjelaskan, perkembangan transportasi darat di daerah ini menunjukkan tren positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya layanan dari perusahaan otobus (PO), termasuk hadirnya armada non-ekonomi seperti bus sleeper yang menawarkan kenyamanan lebih bagi penumpang.
Di sisi lain, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi darat juga mulai tumbuh. Hal ini terlihat terutama pada momentum tertentu seperti arus mudik, meskipun secara kumulatif belum terjadi lonjakan signifikan.
“Yang mulai terlihat adalah masyarakat sudah mau masuk ke terminal, dan perusahaan otobus juga mulai memanfaatkan terminal secara resmi. Ini penting untuk menekan praktik terminal bayangan,” jelas Boy di Terminal Mandalika, Selasa, 31 Maret 2026.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait praktik calo dan premanisme di kawasan terminal. Untuk mengatasi hal tersebut, BPTD menggandeng aparat kepolisian dan TNI dalam melakukan penertiban.
Selain itu, pelaku usaha angkutan juga didorong menggunakan seragam resmi agar mudah dikenali masyarakat, sehingga dapat meminimalisir potensi penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan praktik yang merugikan. Karena pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri, perlu dukungan semua pihak,” katanya.
Lebih lanjut, BPTD memastikan bahwa sarana dan prasarana transportasi darat di NTB dalam kondisi siap. Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, transportasi darat diharapkan tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga pilihan utama masyarakat.
“Secara prasarana dan sarana, kita sangat siap,” tegasnya.
Ke depan, BPTD NTB berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat, sehingga layanan transportasi darat semakin aman, nyaman, dan terjangkau, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.(bul)
