Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa, menertibkan surat edaran (SE) dengan nomor 100.3.4/287/Ekon-SDA/III/2026 terkait kebijakan untuk penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh jajaran pemerintahan.
“Kebijakan ini merupakan respons terhadap dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi hingga ke daerah,sehingga perlu langkah konkret dan disiplin di lingkungan pemerintahan,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Selasa, 31 Maret 2026.
Jarot melanjutkan, langkah tersebut diambil pemerintah sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi global yang tidak menentu. Terutama kaitannya dengan pasokan energi di tengah kondisi perang yang terjadi di negara Timur Tengah.
“Kami menginstruksikan ASN untuk mulai mengubah pola mobilitas. Salah satunya, dengan menggunakan sepeda bagi yang memiliki jarak tempuh memungkinkan,” ucapnya.
Dalam hal penggunaan kendaraan bermotor, ASN diimbau untuk beralih ke kendaraan yang lebih hemat penggunaan BBM. Seperti menggunakan sepeda motor dibandingkan menggunakan mobil dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan kedinasan.
“Penggunaan kendaraan bermotor harus lebih efisien, jika memungkinkan gunakan kendaraan yang lebih hemat BBM seperti sepeda motor,” ucapnya.
Di pelaksanaan tugas dinas, penggunaan kendaraan secara bersama-sama juga menjadi penekanan penting untuk menekan konsumsi BBM. Pengawasan penggunaan kendaraan dinas turut pemerintah perketat guna menghindari penyalahgunaan di luar kepentingan dinas.
“Kendaraan dinas harus digunakan secara tepat dan disimpan di tempat yang aman, tidak digunakan di luar kepentingan kedinasan,” jelasnya.
Orang nomor satu di Sumbawa ini menekankan, peran pimpinan perangkat daerah dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan energi, tetapi juga membangun budaya hemat, disiplin, serta kesadaran kolektif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Kami mengimbau kepada pimpinan perangkat daerah wajib melakukan pengawasan agar kebijakan ini benar-benar dilaksanakan secara disiplin. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” tukasnya. (ils)
