Sumbawa Besar (Suara NTB)-Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Sumbawa, memastikan akan tetap memberikan atensi khusus terkait persoalan kawasan kumuh. Penanganan kawasan kumuh ditargetkan mencapai 42,1 persen dari 38,63 persen di tahun 2027.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan atensi khusus terhadap penanganan permukiman kumuh. Meski capaian saat ini cukup rendah di angka 38,63 persen, tetapi kami akan mengupayakan di akhir masa jabatan pimpinan daerah berada di angka 50,02 persen,” kata Kadis PRKP Kabupaten Sumbawa, Dian Sidharta kepada Suara NTB, Jumat (13/11).
Berdasarkan data di akhir tahun 2025, total luas kawasan kumuh di Sumbawa mencapai 445.71 hektar. Sementara, kawasam kumuh yang baru bisa ditangani hanya 38,63 persen. Pola penanganan terhadap kawasan tersebut kata dia, pemerintah daerah tidak bisa sendiri melainkan intervensi dari pemerintah provinsi dan pusat.
Berdasarkan aturan kata dia, pemerintah daerah hanya bisa menangani kawasan kumuh di bawah 10 hektar. Sementara, 10 hektar ke atas merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Hasil verifikasi dan pendataan di lapangan rata-rata luas kawasan kumuh yang dimiliki berada di bawah 10 hektar. Cuman tersebar di beberapa kecamatan sehingga total luasannya sangat besar,” ujarnya.
Berdasarkan baseline data lanjut Dian, Desa Motong, Kecamatan Utan merupakan wilayah dengan kawasan kumuh terluas dibandingkan kecamatan lainnya. Bahkan di Desa Motong total luas kawasan kumuh mencapai 10,31 hektare. Sementara, wilayah lainnya di bawah 5 hektare.
Selain di Kecamatan Utan, beberapa kawasan lainnya juga sudah dilakukan verifikasi yakni Brang Biji- Uma Sima, Seketeng- Samapuin, dan Brang Bara. Sementara, di wilayah Barat sudah mulai diverifikasi di Desa Baru, Juranalas, dan Desa Luar.
“Masing-masing wilayah tersebut memiliki kawasan kumuh dengan luasan 5-10 hektar sehingga menjadi atensi untuk kita tangani kalau lebih dari itu kewenangan provinsi dan pusat,” sebutnya.
Beberapa kriteria wilayah masuk dalam kawasan kumuh. Seperti ketersediaan jalan lingkungan yang tidak layak, akses sanitasi aman, dan ketersediaan air bersih termasuk kriteria rumahnya dan beberapa indikator lainnya.
“Secara kategori ada sekitar 18 item yang menjadi indikator kawasan kumuh tersebut masuk dalam kategori kumuh ringan, sedang, dan berat. Hampir rata-rata kawasan kumuh yang kita miliki berkategori ringan,” tukasnya. (ils)
