Mataram (Suara NTB) –Moratorium Biaya Penyelenggara Pendidikan (BPP) jenjang SMA, SMK Negeri Se-NTB di sekolah bukan berarti menutup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan pendidikan.
Sekolah tetap diperbolehkan menghimpun kontribusi dari orang tua siswa, sepanjang dilakukan melalui komite sekolah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., menjelaskan bahwa ada tiga rambu utama yang wajib dipatuhi oleh satuan pendidikan jenjang SMA, SMK Negeri se-NTB. Tiga rambu itu diantaranya, sumbangan tidak boleh diwajibkan, tidak boleh ditentukan nominalnya serta tidak boleh ditetapkan batas waktu pembayarannya.
Jika ketiga ketentuan tersebut dilanggar, maka partisipasi masyarakat berpotensi berubah menjadi pungutan yang tidak sesuai aturan.
Penegasan ini sekaligus meluruskan pemahaman bahwa moratorium bukan berarti terjadi kekosongan regulasi terkait pembiayaan pendidikan. Sebab, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah masih dapat menjadi pijakan teknis dalam pelaksanaan penggalangan partisipasi masyarakat.
“Bukan berarti dengan adanya moratorium BPP itu terjadi kekosongan regulasi. Sebenarnya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 masih menjadi regulasi teknis yang bisa dijadikan pijakan. Kalau dibaca, moratorium itu juga mempertegas bahwa kita kembali pada Permendikbud 75,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penggalangan partisipasi masyarakat merupakan kewenangan komite sekolah, bukan dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah. Karena itu, kepala sekolah harus memahami batas kewenangan masing-masing agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kepala sekolah tetap bisa membangun komunikasi dan pendekatan kepada orang tua atau wali murid untuk menjelaskan kebutuhan pembiayaan berbagai program pendidikan. Namun, pendekatan tersebut tidak boleh disertai tekanan ataupun kewajiban bagi orang tua untuk memberikan kontribusi.
“Sekolah bukan berarti dilarang menghimpun partisipasi atau kontribusi dari masyarakat, tetapi itu dilakukan oleh komite. Bukan dilakukan oleh kepala sekolah sendiri. Tidak boleh memaksa, tidak boleh menentukan jumlah, dan tidak boleh menentukan batas waktu. Itu tiga rambu yang harus diperhatikan,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan sumbangan pendidikan memang cukup sensitif. Terlebih, kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing orang tua siswa tidak sama. Karena itu, kepala sekolah dituntut cermat dalam membangun komunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keberatan dari wali murid.
Ia menilai, sejumlah sekolah telah berhasil membangun pola komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dalam menghimpun partisipasi masyarakat. Hal tersebut bisa menjadi contoh bagi sekolah lain yang masih mengalami kesulitan.
“Banyak sekolah yang sudah mampu mengajak orang tua untuk berpartisipasi dan tidak ada masalah. Asalkan ingat tiga hal yang tidak boleh dilakukan. Jangan sampai mewajibkan, menentukan jumlah, ataupun menentukan batas waktu,” ujarnya.
Ia meminta kepala sekolah terlebih dahulu menyusun kalkulasi kebutuhan anggaran secara menyeluruh sebelum menyampaikan kebutuhan pembiayaan kepada orang tua siswa.
Perhitungan tersebut harus mencakup seluruh program pendidikan, mulai dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler hingga ekstrakurikuler. Sekolah juga harus menghitung kemampuan pembiayaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Dengan begitu, sekolah dapat mengetahui secara transparan berapa total kebutuhan anggaran, berapa kemampuan pembiayaan dari dana pemerintah, serta berapa kekurangan yang masih harus dipenuhi.
“Harapan saya, kepala sekolah membuat kalkulasi anggaran pembiayaan di sekolah untuk semua kegiatan, baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian dihitung berapa kemampuan dana BOS yang didapatkan. Dari situ akan diketahui kekurangannya berapa. Nah, itu yang dikomunikasikan dan disampaikan kepada orang tua,” jelasnya.
Ia berharap pola komunikasi dan perencanaan anggaran yang transparan tersebut bisa diterapkan secara luas. Sekolah yang masih kesulitan membangun komunikasi dengan orang tua juga didorong belajar dari sekolah lain yang telah berhasil menjalankan pola tersebut.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan tetap terbuka, tetapi tidak boleh menjadi beban maupun tekanan bagi orang tua siswa.
“Kalau ada kepala sekolah yang masih kesulitan, bisa bertanya kepada sekolah lain yang sudah berhasil melaksanakan hal yang sama. Tetapi ingat, tiga kriteria itu tidak boleh dilanggar,” pungkasnya. (sib)
