Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti yang sempat terkena demosi pada mutasi pada 9 Januari 2026 lalu mendapat promosi sebagai salah satu direktur di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Nuryanti turun jabatan dari eselon II A ke eselon III A menjadi Kepala Bidang Deposit, Pengadaan, Pengelolaan, dan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.
Berdasarkan surat resmi Kemenaker RI yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dr. Cris Kuntadi dengan Nomor B-1/320/KP.09.03/IV/2026 Hj. Nuryanti dilantik, Selasa, 7 April 2026 di Ruang Tridharma Gedung A Lantai 2, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja.
Melalui pesan WhatsApp, Hj. Nuryanti mengaku bersyukur dengan posisi baru yang diterima. Ia mengatakan jabatannya beririsan dengan tugasnya sebagai Kepala Dinas Perindustrian yang sebelumnya dijabat. “Mohon doa, beririsan kerjanya seperti Dinas Perindustrian kemarin,” ujarnya singkatnya.
Sebelumnya, Hj. Nuryanti menjadi salah satu dari lima pejabat yang didemosi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pada mutasi Januari lalu. Ia menjabat Kepala Dinas Perindustrian NTB selama kurang lebih lima tahun, sejak kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si., hingga Penjabat Gubernur Drs. H. Lalu Gita Ariyadi, M.Si., dan Hassanudin.
Bersamaan dengan Nuryanti, empat pejabat lain yang juga kena demosi yaitu Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda NTB turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDM NTB. Staf Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA.
Selanjutnya Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Khairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Adpim Setda NTB kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan pada Disnakeswan NTB.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan ada eselon III Pemprov NTB yang diminati oleh pusat. Adanya ketertarikan Kementerian ini, pihaknya mengaku langsung memproses izin peralihan dari pejabat daerah ke pejabat pusat.
“Jadi ada eselon III kita yang kemudian terpantau oleh Kementerian dan itu mendapat penawaran untuk mengisi UPT-nya,” katanya, Selasa (7/4/2026).
Saat ini, masih ada sejumlah jabatan Eselon III yang masih kosong. Kekosongan ini menjadi perhatian untuk segera diisi agar roda pemerintahan berjalan efektif. Pengisian jabatan tersebut dimungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Begitupun dengan eselon II dan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. “Yang kosong eselon III ini kurang dari sepuluh,” tutupnya. (era)
