Mataram (Suara NTB) – Kebijakan efisiensi anggaran bahan bakar minyak (BBM) mulai diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Salah satu langkahnya adalah mendorong pejabat eselon II menggunakan sepeda listrik maupun konvensional sebagai transportasi operasional menuju kantor.
Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas jalur sepeda yang aman. Pasalnya, hingga saat ini Kota Mataram belum memiliki jalur sepeda yang memadai, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Zulkarwin, menjelaskan bahwa penyediaan jalur sepeda masih dalam tahap kajian. Ia mengakui, pembangunan jalur tersebut tidak mudah karena belum adanya arah perencanaan yang jelas.
“Kami masih mengkaji, mulai dari lebar hingga panjang jalur. Jika menggunakan jalan provinsi atau nasional, tentu harus melalui proses perizinan,” ujarnya, Selasa (7/4).
Zulkarwin menambahkan, penentuan arah tujuan perjalanan menjadi faktor penting agar Dishub dapat memetakan jalur sepeda secara efektif di kawasan kota. Saat ini, kondisi penggunaan sepeda masih bersifat sporadis, sehingga menyulitkan dalam perencanaan jalur khusus.
Untuk sementara, masyarakat yang menggunakan sepeda diimbau lebih berhati-hati saat melintas di jalan raya. Ia juga mengingatkan pentingnya saling menghormati antar pengguna jalan.
“Untuk tahap awal, pengendara sepeda harus lebih waspada. Kita harus saling menghormati di jalan, mengingat jumlah kendaraan bermotor cukup banyak,” pesannya.
Ia menyebutkan, jalur sepeda yang saat ini tersedia di Kota Mataram hanya terdapat di Jalan Udayana. Jalur tersebut lebih difungsikan untuk aktivitas olahraga, bukan sebagai sarana transportasi harian.
Selain itu, Dishub Kota Mataram juga tengah mengkaji rencana penggunaan bus dan bemo kuning sebagai sarana antar-jemput aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diusulkan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, khususnya untuk mengurangi penggunaan BBM kendaraan dinas.
Dalam rencana tersebut, pejabat eselon III akan diarahkan menggunakan bus atau bemo kuning sebagai moda transportasi harian. Sementara itu, pejabat eselon II diwajibkan menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Zulkarwin menjelaskan, pihaknya masih melakukan kajian menyeluruh terkait kesiapan armada, jumlah kendaraan, serta dukungan infrastruktur yang dibutuhkan.
Dishub juga tengah merancang rute layanan bus ASN yang akan terintegrasi dengan transportasi umum dan bus sekolah yang telah beroperasi. Sejumlah titik strategis yang direncanakan menjadi lintasan antara lain kawasan Jalur Lingkar, Taman Sangkareang, Kantor Wali Kota Mataram, hingga eks Bandara Selaparang sebagai titik akhir. (pan)
