JUMLAH pencari kerja di NTB cukup tinggi. Namun, tingginya jumlah tenaga kerja tersebut tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, sampai Desember 2025, jumlah pencari kerja di wilayah NTB mencapai 20.561 orang.
Sementara, pencari kerja yang baru ditempatkan (bekerja) di dalam negeri sampai Januari 2025, baru sekitar 1.290 orang. Sedangkan, di luar negeri sekitar 7.719-an orang, sehingga, total pencari kerja di NTB saat ini mencapai 11.552 orang.
Belasan ribu pencari kerja ini berasal dari latar belakang lulusan berbeda, mulai dari sarjana, diploma, hingga tamatan SMA/SMK.
Jumlah pencari kerja ini dinilai belum sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap mereka.
“Kalau ditanya sebanding tidak? Belum sebanding dengan jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Jadi masih sangat tinggi ketidaksesuaian itu,” ujar Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, kepada Suara NTB, Rabu (8/4).
Aidy menyebut, saat ini jenis pekerjaan di daerah yang dominan tersedia adalah pekerjaan Informal. Di antaranya, petani, nelayan, hingga rumah tangga.
Sementara pekerjaan formal seperti pegawai kantor, perusahaan, pabrik, dan industri jumlahnya terbatas. Untuk jenis pekerjaan yang tengah berkembang di antaranya pekerja toko daring dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sektor formal yang saat ini masih membutuhkan banyak tenaga itu seperti pendidikan (guru atau tenaga pendidik) dan sektor kesehatan (dari dokter sampai perawat),” sebut mantan Kadis Dikbud NTB itu.
Ia menambahkan, ke depan sejumlah perusahaan akan membuka pelayanan jasa di NTB dan membutuhkan tenaga kerja yang besar. Hal ini menurutnya, bisa menjadi angin segar bagi para pencari kerja.
“Seperti saat ini baru mulai proses di STM (Sumbawa Timur Mining), pertambangan di Hu’u, Dompu. Itu cukup besar, di atas 20.000-an orang, tapi itu tenaga-tenaga teknis dan ahli. Itu yang saya sebut sektor formal,” jelasnya.
Sementara itu terdapat isu strategis yang menjadi alasan pencari kerja di NTB masih tinggi antara lain masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja formal dan belum optimalnya pembangunan di kawasan transmigrasi.
Hal ini diperparah dengan sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi sektor ketenegakerjaan di antaranya, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Terbatasnya kesempatan kerja formal di dalam negeri. Belum ada taut-suai (link and match) antara supply dan demand tenaga kerja, pembangunan ketenagakerjaan belum inklusif bagi perempuan dan sederet persoalan lainnya.
Karena itu Pemprov NTB dan Disnakertrans terus berusaha memperlebar pintu pekerjaan agar pencari kerja semakin mudah mendapatkan pekerjaan.
Langkah-langkah strategis telah disiapkan Pemprov dan Disnakertrans untuk mewujudkan hal tersebut. Beberapa di antaranya, Transformasi Skill Center menjadi BLUD di 2026, pembentukan LSP-P2, perumusan pola pinjaman lunak bagi CPMI melalui KUR, skema penempatan CPMI/PMI melalui zero cost (diberikan 5 persen untuk masyarakat desa berdaya).
Kemudian, penyediaan data sistem informasi ketenagakerjaan (SIM Kerja) berbasis daring, pembentukan Satgas PPMI, Diklat LSP-P2, Integrasi Vokasi dengan Dikpora untuk program SMK Go-Global, Diversifikasi kurikulum pelatihan CPMI, uji kompetensi 1.000 calon tenaga kerja gratis, Pelatda pemagangan Jepang, dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan.
Aidy menjelaskan, melalui SIM Kerja, aksesibilitas mendapatkan informasi tentang peluang kerja semakin mudah. Sementara itu, dengan inovasi transformasi BLK (Skill Center) menjadi BLUD, BLK diharapkan dapat lebih mandiri dan fleksibel.
“Selama ini pelatihan hanya tergantung dana pemerintah. Kalau ada dana baru jalan, kalau tidak ada ya tidak bisa. Jika sudah jadi BLUD, kita bisa lebih fleksibel,” pungkasnya. (sib)
