Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melantik pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB hasil seleksi terbuka. Sebanyak 33 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup Pemprov NTB dilantik di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4/2026) sore. Sebelumnya, Gubernur melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Abul Chair, Ak., sebagai Sekda NTB.
Sementara 13 posisi pimpinan OPD NTB atau jabatan eselon II yang dilantik adalah, Lalu Kusuma Wijaya, ST., MT, sebagai Kadis PUPR NTB. Dr. Syamsul Hadi sebagai Kadis Dikpora NTB. Lalu Wiranata sebagai Kadis Perindag. Muhammad Ihwan, Kadis Disbud NTB.
Gubernur juga melantik Lalu Mirza Amir Hamzah, sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Didik Mahmud Gunawan Hadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Amir. Yus Harudian Putra, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB.
Kemudian drg. H. Asrul Sani, M.Kes., sebagai Direktur RSUD Provinsi NTB. Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf, Wakil Direktur (Wadir) Perencanaan dan Keuangan RSUD Provinsi NTB. Srianingsih, Wadir Umum dan Operasional RSUD Provinsi NTB. I Putu Aryawan Prayoga, Wadir SDM, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian RSUD Provinsi NTB. Dan, dr. Adi Wira Perdana Wadir Pelayanan RSUD NTB.
Gubernur juga melantik 13 pejabat eselon III dan Eselon IV sebanyak delapan orang.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan rasa syukurnya atas pelantikan pejabat di lingkup Pemprov NTB yang dilaksanakan setelah melalui proses yang cukup panjang.
“Teman-teman sekalian, hari ini teman-teman sudah dilantik sebagai Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, tapi proses kita belum selesai. Karena enam bulan ke depan ini sesungguhnya adalah masa probation (percobaan). Ini tradisi yang kami bangun,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Pimpinan OPD NTB Wajib Tanda Tangani Perjanjian Kerja
Ia menegaskan, setelah ini, pejabat yang telah dilantik mesti menandatangani perjanjian kerja untuk memastikan tugas-tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
“Kalau dalam enam bulan kinerja target enam bulan tidak tercapai, mohon maaf, teman-teman harus dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatan ini,” tegasnya.
Iqbal mengatakan, bahwa pelantikan ini merupakan langkah besar telah diputuskan yang ditandai dengan pelantikan sejumlah pejabat pada jabatan yang strategis dan vital.
“Artinya tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak berlari kencang mengingat waktu yang tersedia hanya tinggal 3,5 tahun efektif, 4 tahunlah sekitar yang tersedia,” terangnya.
Ia menuturkan, sebagai seorang pejabat publik, tidak ada keputusan publik yang sempurna, termasuk pelantikan puluhan jabatan tinggi di lingkup Pemprov NTB.
“Tidak ada keputusan publik yang menyenangkan semua orang. Pasti ada yang tidak terima, pasti ada yang tidak suka. Tetapi sebagai pimpinan saya harus mengambil keputusan, dan inilah keputusan yang terbaik yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi keputusan-keputusan ini,” pungkas mantan Dubes RI untuk Turki itu. (sib)
