Giri Menang (Suara NTB) – Satuan Tugas Koordinasi MBG Kabupaten Lombok Barat (Satgas MBG Lobar) mendorong SPPG-SPPG yang operasianalnya masih dihentikan sementara waktu oleh Badan Gizi Nasional (BGN) segera menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap kinerja SPPG.
Setelah melakukan sidak di kecamatan Sekotong dan Lembar, Satgas MBG melakukan sidak ke Kecamatan Gerung dan Kediri, pada Kamis (9/4/2026).
Satgas yang diketuai oleh Asisten I Setda Lombok Barat, H. Saepul Akhkam menemukan 16 SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara atau suspend oleh BGN.
“Ada 13 SPPG yang masih diperkenankan untuk tetap untuk Kecamatan Gerung dan Kediri. Ini alarm untuk semua SPPG. Yang di-suspend segera perbaiki hasil evaluasi dari BGN. Yang masih beroperasi, tetap perbaiki kinerjanya jangan sampai menurun,” kata Akhkam.
Menurutnya rata-rata evaluasi itu masih menjadikan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) menjadi fokus evaluasi terhadap SPPG. “Kami sekali lagi bersyukur bahwa mereka di suspend. Biar mereka segera lakukan perbaikan. Kalau pun saat ini kita sidak, agar SPPG lainnya jangan sampai bermasalah juga,” kata Akhkam.
Bahkan dari info terkini dari Koordinator Wilayah MBG Lombok Barat, lanjut Akhkam, SPPG yang di suspend bertambah menjadi 39. Namun suspend itu sendiri juga terkait dengan relokasi karena membangun SPPG oleh yayasan yang sama. Dalam identifikasi ke setiap SPPG, dirinya berharap agar para mitra benar-benar memberikan ruang yang lebih maksimal, terutama kepada para suplayer lokal.
“Sebisa mungkin melibatkan BUMD, Bumdes, atau suplayer lokal. Bahkan ke depan, libatkan KDMP,” tegas Akhkam.
Sementara dampak belum beroperasinya SPPG ini, terdapat puluhan ribu penerima manfaat belum menerima MBG. “Paling sedikit 52 ribu orang penerima manfaat terhambat menerima MBG, tidak bisa menerima MBG sementara waktu,” jelasnya. Dari sejak dikeluarkan suspend, hampir seminggu mereka tidak menerima MBG.
Dari hasil koordinasi dengan pihak Korwil BGN Lobar, bahwa penerima manfaat SPPG yang dihentikan sementara tersebut belum bisa dilayani oleh SPPG lain untuk diberikan MBG. Hal ini akan merancukan data, sehingga warga sasaran seperti ibu hamil, menyusui dan anak-anak sekolah menuggu SPPG bisa dioperasikan kembali. (her)
