Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati dan Wali Kota di NTB mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/4/2026). Rakor ini turut dihadiri jajaran Kanwil ATR/BPN di NTB, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan stakeholder lainnya.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya, mengatakan, isu tata ruang menjadi persoalan vital di NTB. Sebab, isu tata ruang menjadi muara berbagai kebijakan lain.
“Memang isu tata ruang ini menjadi sangat penting buat kita karena dari sinilah bermula semua kebijakan-kebijakan. Mau investasi, mau pembangunan di bidang sosial, semua berangkatnya dari isu tata ruang ini. Dan hambatan pun semua muncul dari isu tata ruang ini,” ungkapnya.
Ia menyebut, bahwa akselerasi pembangunan kerap kali lebih cepat dari kecepatan perencanaan tata ruang. Terlebih di bidang pembangunan terdapat perubahan-perubahan regulasi, dan dinamika di dalam kebijakan prioritas pembangunan nasional.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu menegaskan bahwa saat ini, daerah menghadapi kondisi yang cukup rumit. Di mana, akselerasi kebijakan nasional terkendala dengan kesiapan daerah yang belum siap.
“Hari ini kita harus menghadapi situasi di mana pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah ketahanan pangan. Di situ terjadi akhirnya benturan dalam tata ruang antara kepentingan kita untuk membangun industri yang terkait dengan ketahanan pangan, di sisi lain kita berhadapan dengan tata ruang yang belum siap sepenuhnya untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan ini,” jelasnya.
Karena itu, lanjut Iqbal, kehadiran Menteri Nusron diharapkan memberi arahan yang jelas terkait persoalan yang dihadapi Kabupaten/Kota di NTB.
“Hari ini kita hadirkan Pak Menteri untuk memberikan guidance (arahan) memberikan arah kepada kita kira-kira bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan,” kata Iqbal.
Di kesempatan yang sama, Gubernur juga menyampaikan aspirasi dari para stakeholder, terutama dari Real Estate Indonesia (REI). Ia menyebut, asosiasi pengembang perumahan itu mendapat kesulitan merealisasikan pembangunan karena persoalan tata ruang di NTB.
“Mereka (REI, red) menyampaikan “concern” mengenai belakangan ini mereka sama sekali tidak bisa melaksanakan pembangunan karena masalah tata ruang yang belum clear (selesai) pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten. Belum terlalu sinkron antara kabupaten/kota dengan provinsi,” tuturnya.
Dengan kehadiran Menteri Nusron, dan segenap pimpinan kabupaten/kota di NTB serta stakeholder diharapkan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
“Karena itu, supaya teman-teman yang ingin melaksanakan pembangunan ini dan teman-teman investor ini, teman-teman pengusaha ini tidak terhalang oleh lambatnya perencanaan tata ruang di pemerintah, hari ini kita duduk bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengurai beberapa permasalahan,” harap Iqbal.
Gubernur juga menyebut Pemprov NTB terus secara proaktif mengajak para investor untuk berkoordinasi terkait aspirasi revisi tata ruang. Ia mengatakan siap mengakomodasi aspirasi-aspirasi tersebut dalam rencana revis tata ruang dalam waktu dekat.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov NTB akan menandatangani MOU kerja sama dengan ATR/BPN terkait dengan sertifikasi aset pemerintah provinsi. Iqbal berharap, langkah serupa bisa diikuti oleh kabupaten/kota di NTB.
Iqbal juga menyebut, NTB mempunyai lebih dari 1.400 aset yang baru 20 persen bersertifikat. Sebelumnya, NTB telah melakukan sensus aset. Berdasarkan sensus aset itu NTB akan melakukan sertifikasi dan sertifikasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan berapa equity (nilai kepemilikan bersih) yang dimiliki pemerintah provinsi.
“Kalau suatu saat mau ngajuin obligasi ditanya equity-nya, kita sudah punya data yang lengkap berapa nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi,” ujarnya. (sib)
