PENGAWASAN skema Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkup Pemprov NTB terus diperketat. Pegawai pemerintah yang melakukan WFH setiap Jumat, harus tetap bekerja secara optimal.
Kepala Biro (Karo) Organisasi Setda NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1., mengatakan, hasil penerapan WFH bagi ASN mesti jelas dan berdampak positif. Skema bekerja di rumah tidak boleh menurunkan performa ASN dalam melayani kepentingan publik.
Selain itu, pengaplikasian skema baru tersebut mesti menghasilkan dampak baik secara ekonomi. Sebab salah satu dasar pelaksanaan WFH adalah demi mengefisiensikan pengeluaran.
“Ini kan filosofinya dalam rangka kita menghemat penyelenggaraan perkantoran. Apalagi itu seperti pelayanan-pelayanan umum juga nggak boleh berubah juga kualitas pelayanannya, kualitas maupun kuantitas ya,” kata Ahmadi, Senin (13/4/2026).
Ia memastikan, evaluasi terhadap pelaksanaan WFH ASN Pemprov NTB itu akan diterapkan bahkan diperkuat. Evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap bulan.
“Dalam satu bulan ini kita evaluasi dulu pelaksanaannya dulu. Kita evaluasi dulu terutama kinerja mereka, ada terjadi penurunan atau tetap optimal, stabil, dan nilai efisiensinya. Kalaupun dia misalnya kurang, baru kita bisa lebih ketat lagi, lebih luas lagi kalau efisiensi,” tegasnya.
Pengawasan WFH ASN Pemprov NTB Libatkan Sejumlah Instansi
Pengawasan akan melibatkan sejumlah instansi hingga lembaga terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan, pengawasan berjalan lancar dan menyeluruh.
“Artinya pengawasan juga kita bentuk juga di situ. Ada Inspektorat di situ, ada BKD, Biro Hukum, Pol PP, Biro Organisasi ikut memantau pelaksanaan daripada WFH,” sebutnya.
Adapun hasil efisiensi dari penerapan ini belum bisa dipastikan. Ahmadi menuturkan, jumlah efisiensi dari skema ini baru bisa dilihat setelah satu bulan penerapan.
“Biasanya penghematan itu nanti kelihatan dari tagihan bulanan, di akhir bulan baru bisa kita evaluasi dia. Kalau mingguan ini kayaknya terlalu (cepat), tidak komplit satu bulan,” jelas mantan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB itu.
Untuk jumlah detail berapa ASN lingkup Pemprov NTB yang terdampak skema WFH ini, Ahmadi belum bisa memastikan. Namun, ia memperkirakan ada ribuan ASN khususnya eselon III dan IV yang menerapkan WFH.
Ke depan, lanjut Ahmadi, penerapan WFH mesti lebih teliti dan proporsional. Pelaksanaan skema kerja tersebut mesti disesuaikan dengan jenis pekerjaan ASN.
“Nah, ini kan baru pertama, makanya mungkin ke depannya, minggu depannya mungkin lebih disesuaikan lagi jenis kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan, cocoklah istilahnya dilaksanakan WFH, gitu saja. Tapi tetap kita pantau pelaksanaannya pada hari WFH ini,” pungkasnya. (sib)
