Kota Bima (Suara NTB) – Keterbatasan armada pengangkut menjadi kendala utama dalam penanganan sampah di Kota Bima. Masalah tersebut disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Syahrial Nuryadin, mengatakan persoalan keterbatasan armada masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan pengangkutan sampah. Ia menyampaikan kondisi tersebut saat mendampingi Sekda Kota Bima dalam koordinasi dengan DLHK Provinsi NTB di Mataram pada, Rabu, 15 April 2026.
“Kami masih menghadapi keterbatasan armada operasional, terutama compactor, armroll, dan kendaraan roda tiga. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan penanganan sampah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah armada yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan di seluruh wilayah. Keterbatasan tersebut berdampak pada jangkauan pelayanan dan frekuensi pengangkutan sampah di sejumlah kelurahan.
“Jumlah armada yang ada saat ini belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pelayanan. Akibatnya, frekuensi pengangkutan di beberapa wilayah belum bisa dilakukan secara maksimal,” jelasnya.
Selain persoalan sarana, Syahrial juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumber. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas penanganan sampah secara menyeluruh.
“Kami juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Tanpa partisipasi masyarakat, penanganan sampah tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Di sisi regulasi, DLH Kota Bima juga tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Regulasi tersebut,masih dalam proses harmonisasi sebelum ditetapkan secara resmi.
“Peraturan Wali Kota terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai saat ini masih dalam proses dan menunggu jadwal harmonisasi,” tambahnya.
Pemkot Bima berharap adanya dukungan pemerintah provinsi, khususnya dalam penambahan sarana operasional serta penguatan sistem pengelolaan sampah, termasuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Oi Mbo. (hir)
