PEMPROV NTB menerima apresiasi dari pemerintah pusat atas berbagai capaian pembangunan dan perbaikan tata kelola daerah. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2027 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4/2026).
Musrenbang ini dihadiri langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, Bupati/Wali Kota se NTB, pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB, DPRD, serta para mitra pembangunan.
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menyampaikan secara umum indikator pembangunan NTB menunjukkan tren yang positif dan menggambarkan keberlanjutan pembangunan yang terjaga dengan baik.
“Kami menyampaikan apresiasi atas inovasi dan terobosan serta berbagai capaian di Provinsi NTB hingga 2025. Data BPS secara umum menunjukkan indikator pembangunan yang positif, yang mengartikan keberlanjutan pembangunan terjaga dengan baik di NTB,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Tunjukkan Kinerja Positif
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah dinilai tetap menunjukkan kinerja positif meski fluktuatif. Sektor pertanian masih menjadi andalan dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan ke depan. Dari sisi ketenagakerjaan juga menunjukkan kecenderungan yang lebih baik, dengan tingkat pengangguran terbuka NTB lebih rendah dibandingkan nasional.
Lebih lanjut, Restuardy menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan sasaran pembangunan tahun 2027 yang membutuhkan kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Target pertumbuhan ekonomi nasional dipatok pada kisaran 6,3–7,5 persen, sementara tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan di bawah 5 persen.
“Kami optimis NTB mampu berkontribusi signifikan, karena saat ini tingkat pengangguran berada di kisaran 3 persen. Namun, penciptaan lapangan kerja formal di atas 40 persen tetap menjadi tantangan yang perlu didorong bersama,” tegasnya.
Selain capaian ekonomi dan sosial, aspek tata kelola pemerintahan NTB juga mendapat sorotan positif, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kami juga menyampaikan apresiasi bahwa dari aspek tata kelola, peningkatan langkah-langkah pemberantasan korupsi terintegrasi dari hasil MCSP KPK 2025, NTB menunjukkan kinerja yang terus membaik dengan skor 79 poin yang dikontribusikan seluruh OPD, manajemen ASN, pelayanan publik, serta tata kelola anggaran,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pangan lokal, kelancaran rantai pasok, serta pelaksanaan operasi pasar yang terukur.
“Kami titipkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah agar memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta membuka peluang kerja sama antar daerah jika diperlukan,” pesannya.
Menutup arahannya, Dirjen Restuardy menegaskan bahwa Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting, mengingat tahun 2027 merupakan periode paruh waktu pelaksanaan RPJMD NTB 2025–2029. “Kami berharap Musrenbang kali ini mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tajam dan memberikan dampak positif. Terutama dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah,” harapnya. (ham)
