Giri Menang (Suara NTB) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh lagi disuplai oleh konglomerat.
Bagi SPPG yang masih nekat mengambil bahan baku dari luar masyarakat melalui Kopdeskel Merah Putih bakal disanksi bertahap hingga penutupan. Ia mengatakan, kebutuhan bahan baku untuk SPPG harus dipenuhi dari masyarakat desa melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Tidak boleh SPPG disuplai oleh konglomerat lagi. Nanti Kopdes akan beli telur, sayur dari masyarakat, dan akan menyuplai SPPG,” tegasnya saat menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Kabupaten Lombok Barat, Jumat (17/4/2026).
Zulhas menegaskan ketentuan tersebut telah diatur dalam tata kelola pelaksanaan program MBG. SPPG yang masih mengambil pasokan dari pihak lain akan dikenakan sanksi bertahap hingga penutupan. “Kalau masih ngambil di tempat lain, bisa diberikan SP1, SP2, SP3, bisa ditutup,” tegas mantan Menteri Perdagangan itu. Di sisi lain, ia mengungkapkan jumlah penerima program MBG saat ini mencapai 82,9 juta orang.
Menurutnya, angka tersebut membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, sehingga kehadiran Kopdes menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Itu kita akan memberi 82,9 juta anak-anak indonesia. Kalau perlu telur satu butir satu hari, maka kita perlu 82,9 juta butir telur per hari. Maka kami lahirkan kebijakan berikutnya yaitu Kopdes,’’ ungkapnya.
Meski demikian, Zulhas mengatakan program Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih masih berproses, termasuk perekrutan tenaga pengelola atau pekerja. “Maka sekarang kita sedang merekrut 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih. 5.467 manajer Kampung Nelayan Merah Putih. Nanti akan dibantu juga tiga PPPK di setiap kabupaten,” tandasnya. (her)
