Mataram (Suara NTB) – Pelantikan dan Pembekalan pada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1447 H/2026 resmi digelar secara nasional dan dibuka langsung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Jumat (17/4/2026).
Penyelenggaraan yang terpusat dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia ini diikuti jajaran PPIH di berbagai daerah, termasuk PPIH Embarkasi Lombok di Asrama Haji Mataram. Hadir mewakili Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Asisten I Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah NTB Lalu Muhammad Amin.
Dalam sambutannya, Asisten 1 Setda NTB, H. Fathul Gani, menyoroti profil calon jemaah haji asal NTB tahun ini yang didominasi oleh kelompok lanjut usia (lansia) dengan rata-rata umur di atas 50 tahun. Hal ini menjadi tantangan bagi petugas dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah, baik sebelum keberangkatan, selama di tanah suci dan kembali ke Indonesia.
“Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas. Oleh karena itu, sejak awal persiapan kita harus memastikan seluruh proses berjalan optimal. Kami meminta para petugas untuk memberikan pelayanan yang ramah, sigap, dan penuh perhatian, khususnya terkait kondisi kesehatan jemaah,” pesan mantan Asisten II Setda NTB ini.
Tidak hanya itu, tambahnya, petugas senantiasa menjaga kondisi kesehatan pribadi di lapangan agar pelayanan tidak terhambat. “Mari jadikan amanah ini sebagai ladang ibadah. Kehadiran panitia harus memberikan manfaat, laksanakan tugas dengan keikhlasan dan dedikasi,” ujarnya mengingatkan.
Hal senada disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, H. Lalu Muhamad Amin. Menurutnya, para petugas PPIH Embarkasi merupakan garda terdepan yang perannya sama krusialnya dengan petugas di Mekkah dan Madinah. Untuk Jemaah Calon Haji dari NTB akan mulai diberangkatkan pada tanggal 22 April 2026.
Kakanwil juga mengingatkan pelantikan ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan peneguhan komitmen moral. Menurutnya, keselamatan jemaah adalah tugas nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas lembaga.
“Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kecakapan manajerial semata, tetapi ditentukan oleh kualitas pelayanan di lapangan. Apakah jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik? Itulah ukuran keberhasilan kita yang sesungguhnya,” ujarnya.
Selain itu, momentum pelantikan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan visi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan haji yang optimal, responsif, dan aman.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan persiapan matang yang telah dilakukan oleh seluruh calon petugas sejak beberapa bulan terakhir. Ia menekankan bahwa persiapan dan kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan operasional, termasuk kondisi cuaca dan dinamika global pasca pandemi.
“Seluruh perangkat dan petugas yang terlibat diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan keikhlasan. Kita telah menyiapkan petugas secara bertahap sejak jauh hari agar seluruh proses pelayanan kepada jamaah dapat berjalan optimal. Jangan lengah, kita harus terus meningkatkan kualitas kerja dan bersinergi,” ujarnya mengingatkan. (ham)
