Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, mengumpulkan seluruh pengusaha ternak ayam di Pendopo Bupati pada Jumat (17/4/2026). Langkah ini diambil menyusul indikasi adanya peternak yang menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram, yang dinilai menjadi salah satu pemicu kelangkaan tabung gas bersubsidi di daerah tersebut.
Bupati menegaskan, sesuai aturan Pertamina, peternak tidak diperbolehkan menggunakan elpiji bersubsidi. “Di tong gas 3 kilogram itu tertulis untuk masyarakat miskin. Kalau tidak mau disebut miskin, jangan gunakan elpiji bersubsidi,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bupati Haerul juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lotim yang mencapai 6,61 persen pada tiga bulan terakhir (Oktober, November, Desember) berdasarkan data BPS. Meski mengaku kerap berselisih soal data dengan BPS, ia menyebut data tersebut sebagai satu-satunya rujukan yang dipercaya.
Ia juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat akibat gejolak ekonomi dan kenaikan BBM, yang memicu aksi panic buying. “Banyak rumah tangga memiliki hingga 5 tabung elpiji. Ini tidak sesuai peruntukkan subsidi yang ditentukan pemerintah,” ujarnya.
Bupati melarang peternak, petani tembakau, hingga pengusaha las menggunakan elpiji bersubsidi. Ia mengaku heran karena yang didemo masyarakat adalah dirinya, bukan Pertamina. “Tidak ada yang demo Pertamina. Yang didemo adalah bupati,” keluhnya.
Bupati mengakui bahwa peternak adalah mitra pemerintah dan pilar pembangunan ekonomi Lotim. “Tanpa peternak, kebutuhan telur dan daging tidak terpenuhi. Kami akan cari solusi terbaik, jangan sampai ada warga miskin yang justru tidak mendapat elpiji bersubsidi,” pungkasnya.
Para peternak yang hadir menyampaikan sejumlah keluhan. Asep Saparudin, peternak dari SMKN 1 Sakra dengan populasi 10 ribu ekor, mengaku menggunakan elpiji bersubsidi untuk menghangatkan Day Old Chick (DOC) atau anak ayam hingga usia 10 hari. Ia mempertanyakan apakah aturan tersebut berlaku pula untuk kegiatan pendidikan.
Firdaus, peternak asal Selagek, mempertanyakan alternatif bahan bakar. “Kalau tak boleh pakai elpiji subsidi, kami siap menjalankan. Tapi kami butuh solusi. Ada alat namanya remington yang bahan bakarnya pakai solar, tapi harus pakai barcode (kode batang, red) beli solar sementara barcode ini sering disalahgunakan,” ujarnya.
Salah satu solusi ditawarkan adalah menggunakan remington dengan bahan bakar solar. Namun bahan bakar solar ini membutuhkan barcode untuk bisa beli di SPBU. Harapannya dinas bisa membuatkan barcode sehingga bisa membeli solar.
Sementara H. Sur Tebaban mempertanyakan status peternak yang kerap dianggap orang kaya. “Kami pinjam bank untuk modal bangun kandang. Bukan orang kaya. Mohon kebijakan agar bisa pakai elpiji subsidi, karena gas 5 kilogram juga sulit dicari,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Haerul bersikukuh tidak akan melanggar aturan. “Jangan ajak saya langgar aturan. Saya tidak mau masuk penjara,” tegasnya.
Ia berjanji akan mendatangi BRIN untuk mencari teknologi pengganti elpiji subsidi, seperti bahan bakar alternatif untuk DOC. Jika ditemukan, bantuan akan diberikan kepada peternak pada anggaran 2027. Untuk kebutuhan solar bersubsidi, akan tetap menggunakan barcode sesuai aturan.
Bupati juga menegaskan larangan berlaku bagi semua pihak, termasuk SMK. “SMK bagian dari pemerintah. Total tidak boleh gunakan elpiji subsidi, apalagi untuk praktik. Uang Anda dari APBD,” demikian ujarnya.
Bupati menegaskan, ia akan mencari solusi terbaik untuk peternak. Kepada peternak yang hanya memiliki ternak sedikit kata Bupati tidak mungkin dilarang langsung gunakan elpiji subsidi. “Saya tidak mau siksa rakyat,” tegasnya.
Dipersilakan kepada peternak mengajukan permohonan lewat asosiasi ternak. Seperti bantuan alat akan dibuatkan program bantuan. “Alatnya saya berikan solarnya akan saya mintakan di Pertamina. Saya tidak tidak mau jatuhkan rakyat. Saya ingin melihat rakyat semua kaya,” ujar Bupati.
Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik yang menjadi moderator pertemuan Bupati dengan peternak ini menyampaikan perubahan gas subsidi dan non-subsidi merupakan sebuah keniscayaan. Perdagangan dan Pol PP diminta fasilitasi peternak untuk penukaran gas elpiji bersubsidi dengan non-subsidi. (rus)
