Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB merespons kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan keterbatasan stok sejumlah jenis BBM di SPBU. Pemprov menegaskan akan melakukan langkah antisipatif guna mencegah terjadinya kelangkaan maupun gejolak di masyarakat.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, di Mataram, Senin, 20 April 2026 mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan normal.
“Pemprov melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait ketersediaan stok yang cukup,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov juga akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM guna menyiapkan langkah-langkah antisipatif apabila terjadi gangguan pasokan BBM di daerah.
Tidak hanya soal pasokan, Pemprov NTB juga menyiapkan mitigasi sosial untuk mencegah potensi konflik di tengah masyarakat akibat isu kelangkaan BBM.
“Melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti APH, Kesbangpol dan lainnya untuk mitigasi atau mencegah terjadinya konflik dari kelangkaan BBM,” tegas Samsudin.
Sementara itu, Plt Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin, menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi telah berlaku sejak 18 April 2026. Namun, tidak semua jenis BBM mengalami kenaikan.
Untuk Pertamax 92, harga tetap Rp12.300 per liter, sedangkan di Pertashop Rp12.200 per liter. Pertamax Green 95 juga tetap Rp12.900 per liter.
Kenaikan signifikan terjadi pada BBM segmen tertentu, yakni, Pertamax Turbo 98 naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Reza menilai penyesuaian harga tersebut menyasar pasar tertentu, terutama kendaraan premium dan mesin diesel kelas atas.
“Dex itu kan untuk mobil mewah seperti Pajero Sport. Pertamax Turbo juga untuk moge dan mobil motorsport. Jadi pasar tertentu dulu yang dinaikkan,” ujarnya.
Meski terjadi penyesuaian harga BBM non subsidi, Hiswana Migas memastikan stok BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar di seluruh SPBU NTB masih dalam kondisi aman.
“Stok BBM untuk Pertalite dan Bio Solar aman, hanya untuk Pertamax series yang masih ada penyesuaian penyaluran,” jelas Reza.
Ia juga menepis isu adanya lonjakan besar pembelian Pertalite akibat kenaikan harga BBM non subsidi. Menurutnya, kondisi di lapangan masih normal.
“Normal juga sih. Motor saja yang banyak antre di SPBU. Mobil-mobil tidak ada antrean mengular seperti isu akhir bulan kemarin,” katanya.
Namun demikian, Reza mengakui di wilayah Lombok Timur terjadi kenaikan konsumsi Pertalite yang dipicu meningkatnya aktivitas pertanian saat musim panen padi dan jagung.
“Lotim naik Pertalite sejak dua minggu lalu, karna sedang ada panen padi dan jagung. Kalau di kota dan daerah lain hampir merata naik permintaan pertalite sampai 23-25% sejak minggu lalu. Distribusi pertalite dan bio solar lancar, dikirim sesuai permintaan semua SPBU,dan tidak ada keterlambatan pengiriman,” jelas Reza.
Hiswana Migas juga menegaskan tidak ada perubahan mekanisme pembelian BBM di SPBU-SPBU. Kendaraan pengguna Pertalite dan Solar tetap menggunakan sistem barcode, sementara pembelian non kendaraan wajib memakai surat rekomendasi dari aplikasi XStar yang diterbitkan melalui instansi terkait sesuai ketentuan BPH Migas.
Diketahui, perang di Timur Tengah turut memicu kekhawatiran soal ketersediaan energi, terutama BBM. Berdasarkan hasil pemantauan media ini, setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM non subsidi, di beberapa SPBU di Kota Mataram sudah mulai terlihat antrean padat di jalur nozel pengisian Pertalite. (bul)
