Mataram (Suara NTB) – Komisi I DPRD Provinsi NTB meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB agar mulai menunjukkan kinerja. Pasalnya publik tengah menunggu efektif kinerja OPD setelah dilakukan perampingan sesuai dengan struktur SOTK yang baru.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Provinsi NTB, Marga Harun. Menurutnya dengan manajemen OPD yang baru diharapkan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik, lebih cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan dari penataan SOTK.
“OPD baru yang diangkat harus bisa menunjukkan kinerja yang maksimal dalam rangka peningkatan pelayanan publik sesuai dengan visi NTB makmur mendunia. Itu intinya,” ujar Marga pada Kamis (23/4/2026).
Diketahui struktur birokrasi Pemprov NTB yang baru, jumlah OPD dirampingkan dari 24 menjadi 19, biro dari 9 menjadi 7, serta staf ahli gubernur dari 3 menjadi 2. Hal ini tentunya harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat efektivitas kerja pemerintahan daerah.
Ditekankan Marga bahwa perubahan struktur OPD tersebut tidak boleh hanya berhenti pada aspek organisasi semata. Melainkan harus diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja secara menyeluruh.
Pihaknya pun sangat mendukung penuh komitmen Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat. Menurutnya, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap target kerja dapat tercapai secara efektif.
“Saya sepakat dengan pernyataan pak Gubernur di rapat paripurna kemarin, bahwa harus ada evaluasi terhadap kinerja pejabat-pejabat baru tentang pencapaian target,” katanya.
Marga menambahkan, evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif dengan indikator yang jelas agar mampu menggambarkan capaian kinerja secara nyata. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian kebijakan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
“Dalam rangka bagaimana bisa mendorong hasil kerja yang maksimal, sistematis, dan terukur. Itu harus selaras dengan gambaran visi misi Iqbal – Dinda,” ungkap politisi PPP itu.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar OPD dalam mendukung visi besar “NTB Makmur Mendunia”. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.
Marga mengingatkan, setiap OPD harus mampu meninggalkan ego sektoral dan lebih mengedepankan kolaborasi. Hal ini dinilai penting agar program-program prioritas daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Tidak boleh ada tumpang tindih program, semua harus berjalan selaras,” ujarnya.
Ia memastikan, DPRD NTB akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya OPD hasil merger. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. (ndi)
