Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Randy Bagasyudha angkat bicara terkait dengan isu dualisme kepengurusan yang melanda partainya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada dualisme kepengurusan di tubuh PBB, baik ditingkat pusat maupun daerah.
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya klaim kepengurusan lain yang mengatasnamakan partai. Randy menjelaskan, kepengurusan DPP PBB saat ini telah sah secara hukum berdasarkan hasil Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 11 Maret 2026, yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 9 April 2026.
“Dengan telah disahkannya kepengurusan DPP PBB di bawah kepemimpinan Pj Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah dan Sekjen Ruksamin, maka tidak ada dualisme di tingkat pusat,” ujar Randy yang dikutip dari keterangan tertulisnya dilaman resmi DPP PBB pada Minggu (26/4).
Dia menambahkan, pihak mana pun yang mengklaim sebagai DPP PBB selain kepengurusan tersebut dinilai ilegal dan bertentangan dengan hukum.
“Jika ada pihak lain yang mengatasnamakan DPP PBB di luar kepemimpinan yang sah, itu merupakan tindakan melawan hukum. DPP tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul,” ujarnya.
Lebih lanjut, Randy juga memastikan tidak ada perubahan kepengurusan di tingkat wilayah maupun cabang, kecuali yang ditandatangani oleh Pj Ketua Umum dan Sekjen yang sah.
Terkait dinamika di daerah, khususnya di NTB, Randy menegaskan bahwa kepengurusan DPW PBB di NTB tetap berada di bawah kepemimpinan Nadirah. “Ibu Nadirah tetap merupakan Ketua DPW NTB PBB yang sah. Tidak ada kepengurusan lain di NTB selain yang beliau pimpin,” tegasnya.
Hal serupa juga berlaku di daerah lain. Untuk DPW Sumatera Utara, kepemimpinan tetap dipegang oleh Awaludin Sibarani, sementara DPW Sumatera Selatan dipimpin oleh Chandra Darmawan.
Ia menambahkan, seluruh kader diminta tetap solid dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi memecah konsolidasi partai menjelang agenda politik ke depan. Menurutnya, stabilitas internal partai sangat penting untuk memperkuat kerja politik PBB di daerah, terutama dalam menghadapi dinamika politik lokal dan persiapan Pemilu mendatang.
Diketahui sebelumnya jajaran kader PBB NTB sempat dikejutkan dengan munculnya SK pembekuan Nadirah sebagai Ketua DPW PBB NTB, dan mengangkat Junaidi Arif sebagai Ketua DPW PBB NTB. (ndi)
