KETUA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menilai kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mataram masih belum realistis untuk diterapkan secara optimal. Menurutnya, konsep tersebut memang memiliki tujuan yang baik, namun belum didukung kesiapan infrastruktur dan aspek keselamatan yang memadai.
“Secara ide memang bagus, tetapi tidak didukung oleh kesiapan infrastruktur penunjang. Karena itu, kalau kebijakan ini akan dievaluasi, saya kira itu langkah yang baik,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Rabu (29/4/2026).
Ia menekankan bahwa aspek keamanan harus menjadi prioritas utama sebelum sebuah kebijakan transportasi diterapkan. “Jangan menyamakan risiko orang naik sepeda dengan pengguna mobil atau motor. Risiko kecelakaan pesepeda jauh lebih tinggi karena kendaraan ini ringan dan sangat rentan di jalan raya,” katanya.
Politisi PDIP ini menjelaskan, kondisi jalan umum di Kota Mataram belum memiliki jalur khusus yang aman bagi pesepeda. Hal itu membuat keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan sepeda belum terjamin.
Ia mencontohkan penerapan jalur khusus pada sejumlah ruas jalan tol yang hanya mengizinkan kendaraan tertentu melintas apabila tersedia fasilitas pendukung, seperti lajur khusus sepeda motor di Bali. “Jalan raya itu tidak bisa digunakan semua jenis kendaraan secara bebas tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan. Apalagi sepeda sangat rentan, terkena terpaan angin kendaraan besar saja bisa goyah dan jatuh,” ujarnya.
Selain persoalan keamanan di jalan, Wardana juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung bagi pegawai yang diwajibkan bersepeda ke kantor. Ia menilai pemerintah belum menyiapkan sarana dasar seperti ruang ganti pakaian maupun tempat mandi bagi ASN yang datang bekerja menggunakan sepeda.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai.
Wardana menambahkan, kebijakan tersebut juga berpotensi memunculkan kecemburuan sosial di kalangan ASN. Pasalnya, terdapat pengecualian bagi pegawai yang memiliki jarak tempuh jauh menuju kantor.
Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan konsep lain yang dinilai lebih adil, misalnya dengan menyediakan kantong parkir di titik tertentu bagi pegawai yang tinggal jauh dari pusat kota. Dari lokasi tersebut, pegawai baru melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda menuju kantor masing-masing.
Anggota dewan dari Dapil Matara mini mendorong Pemkot Mataram untuk lebih fokus menghidupkan kembali transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
“Kalau ingin mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi, yang paling penting adalah menghadirkan transportasi publik yang baik. Kalau transportasi publik sudah nyaman dan murah, masyarakat pasti dengan sendirinya akan beralih,” katanya.
Menurutnya, kondisi krisis bahan bakar yang terjadi saat ini justru menjadi momentum untuk memperkuat layanan transportasi umum di daerah. Dengan transportasi publik yang memadai, masyarakat dinilai dapat menghemat biaya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. (fit)
